Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah pusat mengkaji mengenai pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
"Kajian pengendalian banjir tersebut sekaligus pemanfaatan sumber daya air dalam rangka ketahanan pangan di DAS Barito," ujar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel H Ardiansyah dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Pembahasan RPJMD Kalsel 2025-2029 tercepat se-Indonesia
Ardiansyah menyampaikan permintaan tersebut saat konsultasi dan koordinasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di Jakarta, Selasa kemarin.
Menurut Ardiansyah, perlu kajian pengendalian DAS Barito, karena melintasi dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalsel.
Selain itu, Ardiansyah menuturkan supaya penanggulangan banjir dan program ketahanan pangan di Kalsel dan Kalteng bisa saling mengisi serta saling mendukung.
"Namun yang lebih penting pengendalian banjir pada daerah rawa batang banyu di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), HSS, Tapin dan Kabupaten Barito Kuala (Batola)," tutur Ardiansyah.
Baca juga: Ketua DPRD Banjarbaru jaring aspirasi perbaikan jalan lingkungan melalui reses
Pasalnya, lanjut Ardiansyah, pada lima kabupaten tersebut terdapat pemukiman warga serta lahan pertanian yang terendam selama beberapa pekan hingga bulanan saat musim penghujan.
"Oleh karena itu, sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk pengendalian banjir dan pemanfaatan lahan sumber daya air pada program ketahanan pangan," ucap Ardiansyah.
Sementara Kalsel berharap sebagai gerbang logistik Kalimantan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Baca juga: PGSD ULM bahas peran legislatif melalui pendidikan demokrasi
