Dia mengatakan, di Banjarbaru, Sabtu, rapat koordinasi terkait isu tersebut telah dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota demi mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: DPRD Kalsel perdalam informasi pemekaran wilayah ke Kemendagri
Abdul Rahim mengungkapkan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan perindustrian yang berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dia mengungkapkan, tiga isu utama yang dibahas serius dalam rapat koordinasi tersebut, yakni hilirisasi industri menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Selain itu, kata dia, hilirisasi juga bertujuan untuk memperkuat industri besar dan kecil, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.
"Hilirisasi produk dari bahan mentah menjadi produk jadi diharapkan dapat memperkuat daya saing produk Kalimantan Selatan, baik di pasar domestik maupun internasional," katanya.
Isu kedua yang serius dibahas pada rapat koordinasi itu, yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai upaya percepatan pembangunan KEK, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Baca juga: Badan Penghubung Kalsel di Jakarta diharapkan sumbang pendapatan daerah
"Dengan adanya KEK, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan, yang pada gilirannya akan mempercepat pemerataan pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi baru," ucapnya.
Kemudian isu ketiga yang juga serius dibahas pada rapat koordinasi itu, kata Abdul Rahim, yakni pengembangan industri halal, yakni pentingnya sertifikasi halal pada produk-produk industri, terutama dari sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM).
Menurut dia, sertifikasi halal untuk produk makanan, pangan dan sandang menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di pasar global.
"Untuk memastikan produk kita dapat bersaing di pasar internasional, kita harus tahu dengan jelas bahan baku mana saja yang perlu disertifikasi halal. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk membuka peluang pasar yang lebih luas," ujar Rahim.
Oleh karena itu, sinergi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian.
"Diharapkan melalui kolaborasi yang erat ini, berbagai kebijakan perindustrian dapat dilaksanakan secara lebih efektif, dengan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional," demikian katanya.
Baca juga: DPRD Kalsel apresiasi keberangkatan umrah Banjarmasin- Arab Saudi
