Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel terus memperkuat sinergi pengelolaan anggaran dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sinergi yang baik dengan DJPb sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan lancar,” kata Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Pemerintah dan DPR sepakat RUU BUMN masuk rapat paripurna
Saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi beserta jajaran, Nuryanti menyampaikan berbagai isu strategis termasuk perubahan nomenklatur kelembagaan, efisiensi anggaran, serta optimalisasi pelaksanaan tugas terutama pengelolaan keuangan.
Salah satu topik utama dalam diskusi mengenai perubahan nomenklatur di lingkungan Kemenkum, yang kini telah memiliki struktur masing-masing, termasuk Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil HAM.
Perubahan ini berdampak pada pengelolaan anggaran serta struktur kelembagaan yang sedang dalam proses penyesuaian.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas efisiensi anggaran, termasuk kendala dalam pembangunan kantor Kanwil Kemenkum baru di Banjarbaru yang saat ini harus tertunda.
Baca juga: BPK nilai Kemenkumham ideal dalam pengelolaan anggaran
Nuryanti dan jajaran turut berdiskusi mengenai revisi DIPA di setiap unit kerja guna memastikan anggaran tetap berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan program kerja secara optimal.
Dia menegaskan kunjungan Kakanwil DJPb itu mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sinergi yang baik dengan DJPb sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan dengan lancar,” ujar Nuryanti.
Baca juga: Kemenkum Kalsel intensifkan edukasi transisi menuju KUHP Nasional
