Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Ariadi Noor saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Pemprov Kalsel dukung kelancaran Haul Akbar Guru Sekumpul
Ariadi pun sempat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN) 2025-2029 yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto dan dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta menteri dan gubernur seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin.
Ariadi Noor mengatakan Musrenbangnas merupakan salah satu tahapan proses penyusunan Visi dan Misi Presiden Prabowo dan Gibran ke dalam RPJMN 2025-2029.
Seiring itu, dikatakan Ariadi, Bappeda Provinsi Kalsel pun menyusun RPJMD 2025-2029 sesuai visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada 2024.
"Kita bersyukur RPJMN 2025-2029 ini disusun, serta selaras visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuriyadi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029," kata Ariadi.
Pada RPJMN 2025-2029, Ariadi menyebutkan ada keberpihakan lokus prioritas pembangunan ke Provinsi Kalsel sebagai Gerbang Logistik Ibukota Nusantara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur.
Terutama pembangunan jembatan penghubung Kotabaru-Batulicin dan Pelabuhan Laut Dalam (Deep Sea Port) di Mekar Putih, serta akan dibangun kawasan industri dan infrastruktur pendukung lainnya sebagai konektivitas kawasan industri.
Ariadi mengungkapkan Gubernur Kalsel Muhidin mengharapkan agar tercapai target pembangunan nasional di "Banua", seperti insfrastruktur, angka kemiskinan berkurang, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen hingga 2029 hingga peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.
Baca juga: Gubernur Muhidin: Capaian 2024 jadi motivasi kinerja pada 2025
Ariadi juga menyampaikan beberapa usulan Pemprov Kalsel pada RPJMN 2025-2029, antara lain swasembada pangan sekaligus pengelolaan air mengusulkan pembangunan bendungan, yakni Bendungan Pancur Hanau, Rian Kiwa dan Bendungan Kusan.
Usulan lain, dikatakan Ariadi, pengembangan "corporate farming", hilirisasi beberapa sektor perkebunan, peternakan, perikanan maupun kelautan dan mineral untuk pengembangan industri non-ekstraktif.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penting perencanaan bagi pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan, serta mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.
Presiden Prabowo mengungkapkan pendiri negara RI menganut paham perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan, sehingga pemerintah bukan hanya "wasit" namun bertanggung jawab karena dipilih rakyat dan harus menjadi pengayom rakyat.
"Pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Sedangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan laporan dokumen RPJMN akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada Januari 2025.
"Melalui musyawarah ini, kita mengharapkan perencanaan bisa dilaksanakan dengan baik dan RPJMN ini akan disempurnakan, serta ditetapkan melalui Peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu lima tahun ke depan," tutur Menteri Rachmat.
Baca juga: Pemprov Kalsel sumbang satu ton ikan bagi jamaah Haul Guru Sekumpul
