Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan melakukan langkah antisipasi kawasan kumuh berkembang terutama permukiman yang padat penduduk.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya di Banjarmasin Senin mengatakan, kawasan permukiman padat penduduk menimbulkan potensi menjadi kawasan kumuh.
Baca juga: DPRD Banjarmasin 2024-2029 komitmen kawal penuntasan kawasan kumuh
"Kami tidak ingin Banjarmasin menjadi kota yang tenggelam oleh permasalahan permukiman kumuh," ujar Chandra.
Chandra menuturkan sejumlah langkah konkret perlu segera diambil untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, serta mencegah potensi kebakaran di kawasan permukiman.
Chandra menjelaskan Pemkot Banjarmasin gencar sosialisasi untuk menyadarkan publik mencegah tumbuh permukiman kumuh, di antaranya untuk kelurahan dan Tim Kegiatan Masyarakat (TKM).
Salah satunya digelar di kawasan cukup padat pendudukan Rusun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin pada 2-3 Desember 2024.
"Kami memberikan materi yang sangat praktis, seperti bagaimana mendeteksi tanda-tanda awal kawasan kumuh, cara memetakan potensi kebakaran, dan apa langkah cepat yang bisa diambil untuk memperbaiki rumah tidak layak huni," ungkapnya.
Adapun data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah kawasan di Banjarmasin berada dalam kategori rentan kumuh. Selain itu, kasus kebakaran di wilayah padat penduduk juga meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Baca juga: DPRD Banjarmasin dukung peningkatan anggaran pengentasan kawasan kumuh
"Ancaman ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat," ujarnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, Chandra menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
"Kami berharap melalui acara ini rekan-rekan di kelurahan dan TKM bisa lebih memahami peran mereka. Hasil akhirnya adalah sinkronisasi yang lebih baik, sehingga kawasan kumuh dapat diminimalisasi dan potensi kebakaran dapat dicegah," ujarnya.
Menurut dia, sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemerintah Kota Banjarmasin juga merancang rencana kerja terpadu untuk mendukung pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni melalui bantuan pusat maupun daerah.
Persoalan kawasan kumuh, katanya, bukan hanya tanggungjawab dan tugas dari pemerintah, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan.
"Mari bersama ciptakan Kota Banjarmasin yang bersih, aman, dan layak huni adalah milik kita semua," ujarnya.
Data Pemkot Banjarmasin menunjukkan luas kawasan kumuh mencapai 500 hektare berada di lima kecamatan sesuai SK Wali Kota pada 2022, kemudian pemerintah kota setempat menangani sekitar 65 hektare luas kawasan kumuh setia tahun.
Baca juga: Banjarmasin lanjutkan pengentasan kawasan kumuh hingga 380 hektare
