Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menilai aksi HAM di Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan optimal dimana pada periode Januari sampai Agustus 2024 telah memenuhi 90 persen capaian dari target yang ditentukan.
"Berdasarkan evaluasi dan pelaporan aksi HAM yang telah dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang positif," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Jumadi di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Imigrasi Batulicin perkuat pengawasan orang asing melalui "Jagratara"
Ketika memimpin rapat evaluasi dan pelaporan aksi HAM pada tahun 2024 di Banjarmasin, Jumadi menyampaikan pelaksanaan aksi HAM bertujuan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan bisnis.
Bagi pemerintah daerah, pelaporan aksi HAM adalah bentuk komitmen dan kontribusi untuk melindungi HAM, sekaligus meningkatkan citra daerah sebagai wilayah yang ramah HAM serta berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain itu, dia menyoroti pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan HAM.
Dia menyebut perlunya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan HAM di Indonesia sekaligus pendampingan kepada pemerintah daerah yang memiliki nilai capaian belum optimal.
Baca juga: DJKI mendorong daya saing produk lokal dengan kekayaan intelektual
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan hasil capaian aksi HAM pemerintah daerah periode Januari sampai Agustus 2024, serta diskusi mengenai rencana dan persiapan untuk memenuhi target aksi HAM periode hingga Desember 2024 yang menjadi langkah penentu keberhasilan pelaksanaan dan peningkatan nilai capaian aksi HAM tahun 2024.
"Jika capaian kita maksimal sesuai target maka nantinya ada perwakilan dari Kalimantan Selatan meraih penghargaan Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)," ujarnya.
