KPPN Tanjung: Pencairan dana desa capai Rp303,99 miliar

Tanjung (ANTARA) - Realisasi penyaluran dana desa di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan   mencapai Rp303,99 miliar atau  83,36 persen dari pagu yang dialokasikan.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan hingga 5 Agustus 2024, sebanyak 317 desa  dari 488 desa atau 64,96 persen  di wilayah kerja KPPN Tanjung  (Kabupaten Tabalong, Balangan dan HSU) menerima dana desa tahap II.

Baca juga: Realisasi penyaluran DBH SDA lingkup KPPN Tanjung capai Rp1,5 triliun

"Total dana desa yang disalurkan mencapai Rp303,99 miliar, capaian ini   menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya pemerintah mempercepat pembangunan desa," jelas Sigid di Tabalong, Selasa.

Di Kabupaten Tabalong dana desa yang telah disalurkan  (Untuk 64 desa dari total 121 desa) sebesar Rp77,27 miliar atau  78,36 persen  dari total pagu dana desa di tahap II 

Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan capaian terbaik dengan penyaluran bagi 209 desa dari total 214 desa  sebesar  Rp154,14 miliar atau 98,71 persen dari pagu dana desa.

"Di Kabupaten Balangan  tercatat 44 desa dari total  153 desa telah mencairkan dana desa tahap II sebesar    Rp72,59 miliar  atau  66,03 persen dari total pagu dana desa," tambah Sigid.

Ia pun berharap  dana desa ini  segera dimanfaatkan untuk program prioritas  desa terutama  pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan stunting dan pembangunan infrastruktur desa. 

"Kami berharap dana desa yang telah dicairkan bisa segera digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Sigid.

Baca juga: Nilai IKPA KPPN Tanjung 98,29 pada Triwulan II-2024

Termasuk  transparansi dalam pengelolaan dana desa sebagian  kunci utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. 

Menurut Sigid transparansi ini bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup  pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakatnya.

Pemerintah daerah juga diimbau untuk mempercepat proses pencairan di desa-desa yang belum menerima dana, guna memastikan pembangunan yang merata dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kalsel. 

Melihat realisasi penyaluran yang tinggi diharapkan dana desa dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.