Banjarmasin (ANTARA) - Komisi Informasi dari 38 provinsi se-Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional ke-15 untuk memperkuat keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
"Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah bagian penting untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025–2045," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat RI Donny Yoesgiantoro usai membuka Rakornas Ke-15 KI se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.
Baca juga: Rakornas KI tunjukkan Kalsel serius terhadap keterbukaan informasi
Ia mengatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara untuk pengembangan individu dalam lingkungan sosial serta menjadi bagian penting untuk ketahanan nasional.
"Pengelolaan informasi publik sebagai upaya mengembangkan masyarakat informatif serta meningkatkan daya saing global," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Donny, Komisi Informasi membutuhkan penguatan peran serta sinergi dengan lembaga lain untuk menjalankan tugas dan fungsi serta mengoptimalkan keterbukaan informasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan keterbukaan informasi merupakan kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Baca juga: Pemprov Kalsel gagas bentuk komisi informasi tingkat kabupaten/kota
"Keterbukaan informasi adalah pilar utama membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, harus memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat," ujar Hadi usai pembukaan rakornas.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menambahkan agenda rakornas sangat penting karena akan berperan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik agar nantinya dapat terselenggara pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Rakornas KI Ke-15 se-Indonesia melibatkan 450 peserta dan berlangsung pada 10 hingga 13 Juni 2024 membahas isu strategis yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara dan akan menghasilkan rekomendasi konkret sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Diskominfo Kalsel: Masyarakat tidak boleh akses semua informasi
