Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa ANTARA menjalankan peran untuk kepentingan publik dalam diseminasi informasi dan pemberitaan kepada masyarakat di dalam dan di luar negeri.
Dia menjelaskan ANTARA mendapatkan tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupa kewajiban pelayanan publik (PSO) di bidang pers.
Baca juga: Komisi VII dan TVRI-BSN-RRI-ANTARA bahas rekonstruksi anggaran
"Pendapatan keuangan di ANTARA bersumber dari bisnis sebanyak 63 persen dan 34 persen berupa penugasan PSO," kata Munir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Dalam paparannya, dia mengungkapkan bahwa ANTARA memiliki pendapatan usaha pada tahun 2024 sebesar Rp490,8 miliar, terdiri atas bisnis komersial sebesar Rp289,5 miliar, pendapatan PSO sebesar Rp176,3 miliar, dan bisnis anak usaha sebesar Rp15,3 miliar.
"Pendapatan PSO ini setiap tahun memang naik, tetapi kenaikannya itu rata-rata inflasi saja, dari tahun 2023 sebesar Rp172 miliar, tahun 2024 sebesar Rp176 miliar, tahun 2025 kami mendapat pagu PSO itu Rp184 miliar," kata dia.
Munir menjelaskan bahwa PSO itu akan dibayarkan ke perusahaan setelah menempuh verifikasi. Pada tahun 2024, menurut dia, penugasan PSO dilaksanakan 100 persen sehingga ANTARA menerima pendapatan secara penuh.
"Produksi kami lebih karena kami sebagai kantor berita juga menyiarkan berita-berita penting walaupun tidak PSO," kata dia.
Baca juga: Bawaslu Kalsel pertajam fungsi kehumasan bersama media
Munir pun sempat menjawab pertanyaan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengenai potensi anggaran PSO berkurang atau tidak.
Berdasarkan informasi yang diterima, Munir menyebutkan anggaran PSO tidak berposisi di Kementerian Komdigi, melainkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Jadi, anggaran kami tidak ada di Komdigi, adanya di Kemenkeu berupa BUN (Bendahara Umum Negara)," ungkap Munir.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai ANTARA dalam kondisi aman di tengah adanya kebijakan efisiensi atau restrukturisasi anggaran.
Ia mengatakan Komisi VII DPR RI akan berkunjung ke Kantor LKBN ANTARA untuk mengecek kinerja dan bisnis perusahaan.
"Kalau soal bisnisnya ini nanti masih panjang ceritanya ini, soal bagaimana berbisnis. Kalau perlu, nanti kami datang ke ANTARA ini, kami periksa," tutur Saleh.
Baca juga: Dukung Astacita, ANTARA perkuat antikorupsi dan keterbukaan informasi
