Pj Bupati HSS: BPD mitra strategis pemerintah desa

Penjabat bupati Hermansyah membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Diskominfo HSS)

Sudah tentu harus dapat memberikan yang terbaik melalui peranan BPD yang optimal bagi pembangunan desa,

Kandangan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hermansyah menyebutkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra strategis pemerintah bagi pembangunan desa.

Hermasnyah mengharapkan BPD dapat berperan untuk membantu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pedesaan.

Baca juga: Lima anggota BPD HSS pengganti antar waktu dilantik

“Tentu harapannya ke depan, sinergi antara BPD dan pemerintahan desa semakin erat, sehingga masyarakat sejahtera di Kabupaten HSS dapat sama-sama kita wujudkan dari keuangan lebih akuntabel, pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” kata Hermasnyah di Kandangan, Kabupaten HSS, Minggu.

Diketahui, Pemkab HSS mengadakan bimbingan teknis (Bumtek) guna meningkatkan kapasitas sejumlah anggota BPD dan mengoptimalkan pembangunan desa.

“Anda tentunya merupakan orang pilihan yang mengemban amanah dan telah dipercaya dan mewakili mewakili masyarakat, sehingga sudah tentu harus dapat memberikan yang terbaik melalui peranan BPD yang optimal bagi pembangunan desa,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten HSS Susilo Adianto mengatakan para kepala desa dan peserta kegiatan berasal dari unsur BPD terutama yang belum pernah mengikuti pelatihan.

Baca juga: 527 peserta ikuti Jambore Daerah BPD se-Kabupaten HSS

"Terutama bagi anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) karena anggota BPD terdahulu berhenti karena mengundurkan diri ataupun meninggal dunia," tutur Susilo.

Dijelaskan dia, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Susilo mengungkapkan bimtek anggota BPD untuk meningkatkan kapabilitas, pengetahuan dan pemahaman yang menciptakan sinergi dan koordinasi antara kepala desa dan BPD saat menjalankan tugas dan peran masing-masing, sehingga mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas PMD Provinsi Kalsel, praktisi hukum dan teknologi informasi, serta camat se-Kabupaten HSS.

Baca juga: Sembilan anggota BPD PAW di HSS dilantik