DPRD Kalsel kembali temui Kementerian ESDM terkait kerusakan Jalan Satui

Pengendara sepeda motor melintasi samping jalan nasional Trans Kalimantan yang putus akibat longsor di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (16/2/2023). Badan jalan nasional penghubung Provinsi Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur yang longsor di dekat lokasi tambang batubara tersebut hingga saat ini belum ditangani dengan baik sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas warga. ANTARA/Bayu Pratama S.

kami dengan membawa pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Kementerian ESDM

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menemui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menindaklanjuti kerusakan Jalan Satui Km 171 yang terputus akibat longsor di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketua Komisi III yang juga membidangi perhubungan, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral (ESDM) H Sahrujani di Banjarmasin, Rabu, menerangkan pertemuan dengan Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti perbaikan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Pada kesempatan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah kali ini (5-7 Juli 2023) kami dengan membawa pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Kementerian ESDM untuk kembali membicarakan masalah jalan ruas Satui Km 171," ujar Sahrujani.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap jalan nasional atau Trans Kalimantan ke arah timur/tenggara Kalsel yang putus tersebut bisa digunakan masyarakat kembali.

Pasalnya, menurut dia,Jalan Trans Kalimantan lintas timur Kalsel tersebut cukup penting, karena menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan "Bumi Bersujud" Tanah Bumbu, serta menuju ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi tempat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selain itu, Sahrujani menuturkan keberadaan Jalan Trans Kalimantan lintas timur Kalsel mendukung kelancaran transportasi dan pergerakan roda perekonomian warga "Banua".

Persoalan Jalan Satui Km 171 masih belum menemukan titik terang dan kejelasan meskipun DPRD Kalsel telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM pada beberapa waktu lalu.

Ketika RDP tersebut, Direktorat Jenderal Mineral Kementerian ESDM mengikuti secara daring (zoom) meminta pihak perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi sekitar Jalan Satui Km 171 bertanggung jawab terkait jalan nasional yang ambrol tersebut.

Namun pihak perusahaan pertambangan batu bara yang hadir pada RDP tersebut menyatakan akan membantu sesuai kemampuan terhadap penanganan jalan yang putus tersebut dan dianggap tak bertanggung jawab sepenuhnya.