Tanjung (ANTARA) - Pelaksanaan Muktamar pertama Rabhitah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong akan membahas soal pemindahan ibukota baru ke Provinsi Kalimantan Timur dan pemberdayaan masyarakat Melayu-Banjar dalam pembangunan IKN.
Muktamar yang dilaksanakan selama dua hari 16 sampai 17 Maret 2023 ini nantinya menghasilkan deklarasi bersama sebagai komitmen atau dukungan pemindahan IKN.
"Kita berharap ada pemberdayaan masyarakat Melayu-Banjar dalam pembangunan IKN dan muktamar ini bentuk komitmen kami atas pemindahan IKN," jelas Ketua Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar, Syarbani Haira saat menggelar jumpa pers di Tabalong, Rabu.
Di muktamar ini selain dihadiri Presiden Joko Widodo juga mengundang para alim ulama, budayawan Banjar, akademisi dan masyarakat Melayu-Banjar yang berasal dari Kalimantan hingga luar Indonesia.
Pada hari kedua muktamar atau puncak acara akan dilaksanakan istighosah bersama alim ulama, masyarakat dan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Rabithah Melayu Banjar, Surya Permana menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tabalong jika selama pelaksanaan Muktamar menganggu aktifitas sehari-hari.
"Kami mohon maaf jiika selama pelaksanaan muktamar mengganggu aktifitas masyarakat Tabalong dan sekitarnya," ungkap Surya.
Organisasi Rabithah Melayu- Banjar sendiri terbentuk sejak Agustus 2022 bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Melayu-Banjar melalui kegiatan keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
Kabupaten Tabalong terpilih sebagai lokasi pelaksanaan muktamar pertama karena secara geografis berada di tengah Pulau Kalimantan dan beririsan dengan IKN.
Selain itu memiliki potensi sejarah Nan Sarunai di masa lalu dan Kabupaten Tabalong akan menjadi daerah penyangga IKN.
Muktamar RMB bahas soal IKN dan pemberdayan masyarakat Melayu-Banjar
Rabu, 15 Maret 2023 18:29 WIB
Para pengurus Rabithah Melayu-Banjar saat menggelar jumpa pers terkait pelaksanaan muktamar pada 16 -17 Maret 2023 di Tabalong.(ANTARA/Herlina Lasmianti)
