Kotabaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan, mengkonsultasikan program ke provinsi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya ( BSPS ) di "Bimi Saijaan".
"Di Kotabaru sampai Tahun 2023 ada sekitar 4000 lebih program rumah tidak layak huni ( RTLH )," kata Ketua Komisi III DPRD Denny Hendro Kurnianto di Kotabaru, Rabu.
Menurut dia, sampai dengan tahun 2023 ini ada lebih dari 4.000 yang terdaftar di program rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten kotabaru yang ter verifikasi dan di validasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman setempat yang diusulkan melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan (SIBARU) Kementerian PUPR Dirjend Perumahan Rakyat.
Pihaknya mengaku telah mendapatkan penjelasan secara komperhensif tentang program yang di gulirkan melalui BSPS yang akan di lalui untuk mendapatkan program tersebut.
" Mekanisme pemenuhan dari program tersebut melalui jalur reguler dan aspirasi melalui komisi V DPR RI," katanya.
Ia juga menyampaikan, tindak lanjut ini berdasarkan sebagaimana surat Bupati Kotabaru yang dilampirkan Surat pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan pendampingan dan juga pemenuhan sarat surat yang di perlukan oleh kementerian.
Pertemuan konsultasi di terima oleh kepala kantor satuan non vertikal tertentu (SNVT) penyediaan perumahan,Rudi Yunianto dan seluruh jajaran satuan kerja.
Denny berharap,kotabaru akan mendapat alokasi dari Program BSPS Kementerian PUPR Secara maksimal.
