Kandangan (ANTARA) - Komisi III DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan bersama eksekutif menggelar rapat membahas lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penambahan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati di Kandangan, Kabupaten HSS, Rabu, mengatakan rapat bersama eksekutif ini untuk mencari solusi agar pinjaman online (pinjol), koperasi harian dan rentenir bisa dicover oleh BPR.
Baca juga: DPRD HSS raker bersama Disporapar dan KONI bahas persiapan Porprov
“Karena bunganya cukup tinggi menjerat masyarakat, jadi dicarikan solusi dan pemerintah bisa hadir di sini,” ujarnya.
Menurut dia, diperkirakan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPR senilai Rp2 miliar, akan dilakukan tahun depan.
Hal ini karena penyertaan atau penambahan modal tersebut tidak bisa dilakukan di APBD perubahan Kabupaten HSS tahun 2025.
Baca juga: DPRD HSS bentuk pansus bahas raperda ketenagakerjaan
Setelah dibahas di Komisi III DPRD, akan dilanjutkan rapat pembahasan gabungan komisi dan baru kemudian dapat dilakukan rapat paripurna peneetapan raperda menjadi perda.
“Melalui proses tersebut maka nantinya penetapan Perda penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPR dapat dilakukan,” tutupnya.
Baca juga: Pansus DPRD HSS dan eksekutif rapat bahas raperda ketenagakerjaan
