Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI) Kalimantan Selatan (Kalsel), Slametno, menyampaikan HP3KI sebagai asosiasi profesi mengapresiasi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terhadap Kartu Prakerja.
Ia mengatakan, HP3KI yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) mengapresiasi rekomendasi tersebut, terutama rekomendasi point lima dan point delapan.
"Rekomendasi point delapan untuk pelibatan BNSP, hampir sama seperti rekomendasi poin lima yaitu kurasi materi pelatihan dan kelayakan untuk diberikan secara daring, agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten di antaranya Dirjen Pelatihan di Kemnaker, lembaga, profesi, BSNP," katanya, Jum'at (19/6).
Dijelaskan dia, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif pelatihan harus interaktif, sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket, salah satu contohnya adalah pelatihan dilaksanakan dengan blended learning atau dengan menggunakan mediasi komputer.
Baca juga: Tingkatkan daya saing lulusan BLK Balangan bentuk pusat sertifikasi
Kesiapan terhadap rekomendasi KPK tersebut dipastikan untuk wilayah Kalsel siap, mengingat adanya 35 lembaga pelatihan berlabel Prakerja dari Kemnaker RI, baik dari Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS).
Berdasarkan pengamatan HP3KI Kalsel, 35 lembaga di kalsel tersebut adalah lembaga Pelatihan yang sudah memadai, dari segi sarana dan prasarananya sangat mendukung dalam menghadapi pelaksanaan pelatihan prakerja.
"Dalam hal standarisasi, hampir tiap kabupaten kota di Kalsel telah memiliki instruktur maupun asesor yang tersertifikasi oleh BNSP," katanya, yang juga Ketua Yayasan Sapta Bangun Persada (YSBP).
Sedangkan, untuk pelaksanaan sertifikasi pelaksanaan program, di Kalsel sudah ada LPKS yang menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (P3) yang terlisensi BNSP.
Baca juga: HP3KI : Pelatihan Kewirausahan di Kalsel Sangat Diperlukan
Lembaga tersebut antara lain, LPK Kharisma Banjarmasin, STKOM Sapta Computer Tanah Laut, STKOM Sapta Computer Tapin, STKOM Sapta Computer Hulu Sungai Selatan, STKOM Sapta Computer Hulu Sungai Tengah (HST), STKOM Sapta Computer Balangan dan STKOM Sapta Computer Tabalong.
Adapun jenis uiji kompetensi Lembaga Sertifikasi P3 terlisensi BNSP yang ada di Kalsel saat ini meliputi LSP Komputer, LSP Geospasial, LSP Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan serta LSP komunikasi dan siaran Indonesia.
Diharapkan nantinya LPKS yang menjadi TUK Lembaga Sertifikasi P3 kemudian bisa bersinergi dengan BLK, maupun LPKS yang belum menjadi TUK Lembaga P3 terlisensi BNSP dalam menyukseskan program Kartu Prakerja.
"Tujuan akhirnya tentu tidak lain agar menghasilkan pelatihan yang berkualitas, lulusan yang tersertifikasi Lembaga Sertifikasi P3, kompeten mampu bersaing dalam menjawab kebutuhan dunia kerja dan industri ataupun untuk berwirausaha, " katanya.
