Amuntai, Kalsel, (Antaranews Kalsel) - Lebih dari 100 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, hingga saat ini belum memiliki Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes), untuk memelihara kesehatan masyarakat, terutama bagi warga di daerah terpencil.
"Belum terwujudkanya infratrustur Puskesdes disebabkan terkendala lahan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) drg Isnur Hatta, melalui press rilis Pemkab HSU, Selasa.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, lahan untuk Puskesdes harusnya disediakan oleh pemerintahan desa, yang berbentuk hibah.
Ia mencontohkan, karena masalah lahan yang belum jelas, proyek pembangunan Puskesdes di Desa Kalintamui 2013 batal dilaksanakan, karena lokasi lahan yang semula akan dihibahkan kepada Pemda diminta kembali oleh pihak ahli waris tanah.
"Kita berharap kasus ini tidak terulang kembali dan pihak desa bisa menyediakan lahan karena untuk tenaga bidan dan peralatan praktek sudah disiapkan," tandasnya.
Dinas Kesehatan saat ini fokus menyiapkan berbagai sarana fisik bidang kesehatan, khususnya di desa terpencil, seiring dengan menyiapkan tenaga kesehatan dan adanya bantuan peralatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
Anggaran 2013, sebanyak 11 Puskesdes sudah selesai di bangun dan sebanyak 11 tenaga bidan yang dikontrak sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga sudah disiapkan.
Dia menargetkan, semua desa di HSU memilik fasilitas Puskesdes, untuk membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
Dinas Kesehatan tengah menyiapkan 23 orang bidan, untuk ditiugaskan ke Puskesdes-puskesdes, 11 bidan diantaranya merupakan PPT yang dikontrak selama 1 tahun oleh daerah.
Pembangunan sarana dan fasilitas kesehatan ini, tambahnya akan diimbangi dengan upaya memberikan insentif dan tunjangan yang layak bagi tenaga bidan yang bertugas di daerah terpencil.
"Dulu ada program bantuan motor dinas bagi tenaga bidan, namun sementara dialihkan untuk pembangunan sarana fisik," ungkapnya.
Dinkes juga tengah mengupayakan insentif dan tunjangan yang sesuai standar nasional bagi tenaga bidan yang bertugas di wilayah terpencil.
Sesuai standar nasional, kata isnur selayaknya seorang tenaga bidan yang bertugas di wilayah terpencil mendapatkan gaji, insentif dan tunjangan total sebesar Rp4 juta lebih perbulan.
Seiring HKN 2013, sebanyak tiga tenaga dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Pambalah Batung juga telah diberikan bantuan masing-masing satu buah Mobil Dinas merk Avanza Veloz yang diserahkan langsung oleh Bupati H Abdul Wahid pada saat peringatan HKN.
Wahid berharap bantuan Mobdin bagi Dokter Spesialis Bedah, penyakit dalam dan spesialis kandungan ini berdampak terhadap peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat HSU.
"Tujuan kita memberikan bantuan alat transportasi bagi para dokter ini untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat" ujar Wahid.
