Pilkades HST diprediksi jadi rebutan, PNS dan warga luar desa boleh mendaftar

Para aparatur perangkat desa membaca sumpah janji saat pelantikan sebagai perangkat desa se-Kecamatan Haruyan (FAntaranews Kalsel/M Taupik Rahman)

Selain itu, PNS yang tidak berdomisili di desa setempat, juga boleh ikut mendaftar,

Barabai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bakal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2020 yang diikuti sebanyak 143 desa dari 161 desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas PMD HST, Irfan Sunarko mengatakan, Pilkades 2020 mendatang diprediksi akan menjadi rebutan, karena ada aturan yang memperbolehkan PNS dengan ketentuan warga Negara Indonesia dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

"Selain itu, PNS yang tidak berdomisili di desa setempat, juga boleh ikut mendaftar," kata Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas PMD HST, Irfan Sunarko, Kamis (3/10) di Barabai.

Menurutnya, sesuai dengan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, pada pasal 47 menyebutkan bahwa calon kepala desa dari PNS harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Jika Ia terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa, tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan berhak mendapatkan tunjangan sebagai kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Sedangkan pada Pasal 21 Permendagri nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang pilkades, menghapus satu ayat yang berbunyi calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.

"Dengan demikian, asalkan warga negara Indonesia, aturan memperbolehkan siapa saja untuk mendaftar sebagai calon kepala desa walaupun dia tidak berdomisili di desa tempat dia mendaftar," katanya.

Persyaratan lainnya secara umum yaitu, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, berusia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah sebagai kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.

"Daya tariknya menjadi kepala desa sekarang adalah mendapatkan penghasilan tetap (siltap) sebesar Rp 2,5 juta per bulan dan tunjangan bagi jumlah penduduknya di atas 2000 jiwa besarannya Rp 1,5 juta per bulan, sedangkan yang jumlah penduduknya di bawah 2000 jiwa mendapatkan tunjangan Rp 1,3 juta per bulan," katanya.

Selain itu, juga ada penghasilan lainnya yaitu dari honor kegiatan yang besarannya mencapai Rp 2 juta.

Diterangkannya, dari beberapa desa yang telah disurvey, dalam satu desa paling sedikit sudah ada tujuh calon yang siap ikut Pilkades, bahkan ada yang mencapai 10 kandidat.

"Terkait waktu pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2020 ini masih kita diskusikan dengan beberapa instansi terkait, kita belum menetapkan apakah sesudah atau sebelum Pilkada, namun kepala desa yang ada ini banyak menginginkan setelah Pilkada berakhir saja," katanya.