Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Danu Ismadi Saderi berpendapat, pemerintah daerah dan masyarakat di provinsinya harus mampu mengembangkan perkebunan rakyat dan menangkap peluang usaha tersebut.
Mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Senin sehubungan rencana pemerintah pusat mengembangkan perkebunan rakyat pada tahun 2020.
"Rencana pemerintah tersebut melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan) dengan fokus program pada inovasi baru berupa BUN500 dan rempah organik," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Baca juga: Baru 5.976 ha perkebunan sawit masyarakat kantongi ISPO
Selain itu, deregulasi berupa Online Single Submission (OSS), Transformasi perkebunan rempah tradisional ke modern, keunggulan komparatif dan kompetitif, dan kelompok tani yang dikoorporasikan.
Program lain, peningkatan sumber daya manusia (SDM) berupa bimbingan teknik (Bimtek), Pendidikan Vokasi, gerakan pemuda tani, akses pembiayaan/finansial dan sistem pasokan berupa Toko Tani Indonesia (TTI) rempah.
Adapun target produksi tahun 2020 berupa pengembangan pala sebanyak 33.729 ton (2,7 persen), pengembangan lada 89.750 ton (2 persen ), pengembangan cengkeh 11.618 ton (3,04 persen ), pengembangan kakao 602.490 ton (2 persen) dan pengembangan kopi 677.280 ton (2 persen ).
Baca juga: Baca juga: Petani rambutan Sungai Andai butuh pembinaan
Kemudian pengembangan karet dengan tingkat produksi 3,82 juta ton (3,9 persen ), pengembangan kelapa 2,9 juta ton (2 persen) dan pengembangan kelapa sawit 37.869 ton (7,1 persen), kutip Ismadi dari Direktorat Pembenihan Ditjenbun Kementan.
Penjelasan Direktorat Pembenihan Ditjenbun Kementan itu saat Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari PPP melakukan konsultasi pekan lalu.
Baca juga: Isu perlindungan pekerja perkebunan sawit jadi sorotan Eropa
