Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan(HSS), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Daha Barat, untuk menetapkan skala prioritas usulan.
Camat Daha Barat Kusairi di Nagara, Senin (29/1), mengatakan dari hasil Musrenbang Desa, kemudian dilaksanakan Pra Musrenbang tingkat Kecamatan, Pra Musrenbang dalam rangka menetapkan skala prioritas daftar usulan untuk diajukan pada Musrenbang Kecamatan Daha Barat.
"Beberapa usulan prioritas pembangunan di Kecamatan Daha Barat pada Musrenbang ini, diantaranya, peningkatan jalan dan jembatan Poros Siang Gantung dan Poros Desa Baru (Program Lanjutan)," katanya.
Selain itu, peningkatan jalan dan jembatan Poros Bajayau dan Bajayau Tengah (Program Lanjutan sampai Kubah), serta peningkatan jalan dan jembatan Poros Bajayau Tengah sampai Batas Swaja (Kabupaten Tapin).
Dijelaskan dia, tiga usulan tersebut sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat Daha Barat, yang berkaitan dengan jalan dan jembatan.
Sedangkan usulan lainnya, yang juga tidak kalah penting, menurut dia adalah di bidang fisik sarana dan prasarana, sosial budaya, serta ekonomi, semuanya sudah diprioritaskan masing-masing sebagai daftar usulan pembangunan kecamatan.
Wakil Bupati (Wabup) HSS, H Ardiansyah, mengatakan, kegiatan Musrenbang kali ini menjadi sarana sinergi, antara Desa, Kecamatan, serta Kabupaten.
"Diharapkan Musrenbang ini berkembang terus secara dinamis sesuai dengan keperluan dan harapan dari masyarakat,“katanya, saat membuka kegiatan Musrenbang Kecamatan Daha Barat, Senin(29/1).
Dijelaskan dia, adanya sinergi tersebut dapat terlihat pada tahun 2017 yang lalu, sehingga pembangunan telah berjalan dengan baik.
Pembangunan HSS telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Bumi Antaludin pada tahun lalu, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik).
Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, yang telah berperan aktif melaksanakan berbagai program pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semangat membangun dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat difasilitasi dengan arif dan bijaksana, dan jangan sampai keberadaan BUMDes mematikan usaha masyarakat kita,"katanya.
Diharapkannya, adanya dukungan dan kerjasama dari BUMDes untuk usaha dari masyarakat, sehingga dapat saling menguntungkan.
Keberadaan BUMDes selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, juga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan berbagai bantuan dari pemerintah yang telah diberikan selama ini, hendaknya jangan sampai menjadi ketergantungan, namun justru menjadi pemacu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, salah satunya melalui BUMDes.
Diingatkan dua, kepada semua aparatur desa dan masyarakat, agar sarana infrastruktur yang telah dibangun, dapat dijaga dan dipelihara, sehingga mempunyai nilai manfaat yang lebih lama.
Jika ada kerusakan yang berskala kecil, diharapkan dapat diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan memaksimalkan pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk desa (ADD).
Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten HSS, Syamsuri Arsyad, beserta Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 2, para kepala SKPD, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Instansi tingkat kecamatan.
Serta para kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, pihak swasta, perwakilan dari pelajar SMA dan SMP, ketua BPD beserta anggota, ketua LPM, RT/RK, ketua Gapoktan, ketua kelompok tani, ketua kelompok perikanan, dan kader PKK.
