Martapura, (Antaranews Kalsel) - Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan saat ini Kabupaten Banjar telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan capaian nilai indikator sebesar 3,1 persen di bawah kepemimpinan H Khalilurrahman dan H Saidi Mansyur.
“Ini merupakan pencapaian luar biasa, yang mana berdasarkan Rapor DID angka kemiskinan Kabupaten Banjar terendah di Kalimantan Selatan”, terang Dirjen Dana Perimbangan Menkeu RI Boediarso Teguh Widodo saat membuka kegiatan Diseminasi Dana Desa yang digelar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kamis.
Dirjen Dana Perimbangan Menkeu RI Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya juga menjelaskan diseminasi tersebut digelar bertujuan sebagai pemberitahuan kebijakan saat ini terkait pembagian, penyaluran, dan anggaran dana Desa. Ditambahkan Teguh, terdapat kebijakan baru dalam pengelolaan dana desa pertama cara pembagian dana desa agar pengentasan Kemiskinan, peningkatan kualitas hidup.
“Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk pengurangan kemiskinan dan menaikan status desa yang difokuskan pada proyek Padat Karya”, jelas Boediarso Teguh Widodo.
Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI itu mengundang para Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Banjar yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan serta mengelola dana desa. Pada kegiatan tersebut Kementerian Keuangan RI melalui Dirjen Dana Perimbangan memberikan materi terkait tentang penyelenggaraan dana desa tahun 2018.
Saat menyambut kedatangan Dirjen Dana Perimbangan di Kota Martapura, Bupati Banjar H Khalilurrahman sangat menyambut baik diadakannya Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Banjar.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, saya sangat gembira dan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan RI khususnya Dirjen Dana Perimbangan yang meluangkan waktu memberikan materi terkait penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banjar”, ungkap Bupati Banjar.
H Khalilurrahman berharap, dana desa yang setiap tahun meningkat difokuskan untuk kegiatan padat karya atau benar-benar bermanfaat bagi warga masyarakat.
Sejak bergulirnya dana desa, kurun 3 tahun terakhir pembangunan desa di wilayah Kabupaten Banjar mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.
“Bisa kita lihat pengucuran dana desa baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Sebagian besar pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa,” ujar Guru Khalil, sapaan khas Bupati Banjar waktu mengisi acara Diseminasi Dana Desa.
Besarnya nilai dana untuk desa bisa tergambarkan dari anggaran yang diterima desa. Pada tahun 2017, pemerintah pusat mengucurkan dana desa di 277 desa se-Kabupaten Banjar sekitar Rp 209.154.295.000, sedangkan 2018 dana desa dari APBN Rp188.881.942.000.
“Jadi, dana desa tahun 2018 ini difokuskan kepada kegiatan padat karya. Mari saling mengawasi tidak disalahgunakan dan peran camat harus aktif memonitor dan mengawasi jalannya penyaluran dana desa tersebut,” pesan Guru Khalil lagi.
Tutur hadir Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Sekda Banjar H Nasrun Syah serta seluruh SKPD dan Forkominda Banjar. terlihat juga Lisbon Sirait (Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah), Nasrullah (Kasubbid Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Kemendagri), dan Kasubbid Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Desky Wijaya.
Diakhir kegiatan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar menyerahkan cinderamata kepada Dirjen Dana Perimbangan Menkeu RI Boediarso Teguh Widodo dan juga Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I H. Saiful Rasyid./f
