Masyarakat peternak di Kalimantan Selatan dengan bimbingan dan motivasi instansi terkait, bisa mencontoh petani ternak Jawa Barat dalam mengelola sapi perah.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Banjarmasin, Jumat, sebagai oleh-oleh studi banding ke Jabar, 13 - 15 Maret 2012.
Ia mengungkapkan, rombongan Komisi II DPRD Kalsel tampak terkesan dengan sistem pengelolaan ternak besar, terutama sapi perah di "Bumi Siliwangi" Jabar.
Sebagai contoh peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi di Bandung Utara dengan 7.000 anggota, tiap anggota menyisihkan hasil penjualan susu sapinya Rp15/Kg.
"Dana sebesar Rp15/Kg itu sebagai konstribusi peternak sapi perah terhadap upaya pembangunan daerah dan masyarakat setempat. Karena, berdasar informasi dari mereka, uang tersebut juga untuk RT dan RW," ungkapnya.
Hal lain yang menarik dari koperasi peternak sapi perah tersebut, walau juga bersifat simpan - pinjang, tapi tidak mengenal bunga dan bagi hasil.
"Misalnya si A yang meminjan uang koperasi tersebut sebesar Rp10 juta yang harus dibayar/dicicil selama 10 bulan, tiap bulan cukup membayar Rp1 juta, tanpa beban lain-lain," ungkap wakil rakyat dari PKS itu.
"Namun dari keterangan mereka, justru dengan cara seperti sekarang koperasinya makin berkembang, dan kini sudah memiliki aset mencapai Rp17 miliar," lanjutnya.
Menurut mantan karyawan Departemen Keuangan yang berpendidikan akuntan itu, Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, juga berpotensi untuk pengembangan sapi perah.
"Daerah-daerah yang cocok dan memungkinkan untuk pengembangan sapi perah, menurut Dinas Peternakan Kalsel, antara lain Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan," demikian Ihsanudin.shn/D
