"Insya Allah Hanura Kalimantan Selatan (Kalsel) lolos verifikasi faktual yang dijadwalkan Agustus mendatang," ujar anggota DPRD provinsi tersebut ketika ditemui di kediamannya Komplek Banyamin-Jalan A Yani Km6 Banjarmasin, Selasa.
Ia menerangkan, untuk menghadapi verifikasi sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang, pihaknya telah memiliki kepengurusan DPC di 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel atau 100 persen. Semua DPC juga telah siap dengan segala persayaratan yang dibutuhkan.
Sementara Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang sudah terbentuk sebanyak 85 persen dari seluruh kecamatan di Kalsel, dan mereka juga memenuhi persyaratan serta siap menghadapi verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019, tuturnya.
"Memang persyaratan untuk keberadaan DPC hanya 75 persen dan DPAC 50 persen, tetapi kami mempersiapan lebih," lanjut mantan Kepala Kanwil Departmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalsel itu.
hal itu sebagai antisipasi bila pada saat verifikasi nanti ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan, kata alumunus Fakultas Ekonomi Unversitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
Mengenai dana bantuan untuk kegiatan parpol, laki-laki yang hampir berusia 70 tahun itu mengatakan, DPD Partai Hanura Kalsel tidak masalah, kendati sedikit ada koreksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi setempat.
"Koreksi KPU terhadap dana bantuan politik itu tidak terlalu prinsip, kecuali catatan kecil untuk perbaikan secara administrasi," kata Abd Munasib Halike.
Bantuan dana politik dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel terhadap DPD Hanura setempat pada 2016 hanya Rp76 juta, dan tahun 2017 diperkirakan sama yaitu Rp800/perolehan suara.
Sementara itu, dalam perebutan 55 kursi di DPRD Kalsel, Hanura mendapatkan satu kursi pada Pemilu 2009. Pada 2014 meningkat menjadi dua kursi, selebihnya Partai Golkar 13 kursi, PDI-P delapan kursi, PPP tujuh kursi, PKB dan Gerindra masing-masing enam kursi, PKS lima kursi, Demokrat empat kursi dan NasDem tiga kursi.
