Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Selatan Prof. Ani Cahyadi melalui keterangan tertulis di Banjarbaru, Minggu, menegaskan dukungan pembangunan daerah bagi Banjarbaru yang berkelanjutan.
Baca juga: Demokrat solid menangkan Lisa-Wartono pada PSU Banjarbaru
Prof. Ani Cahyadi mengingatkan status strategis Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, agar jangan sampai terjadi kekosongan dalam pemerintahan yang dapat menghambat pembangunan kota.
“Proses demokrasi di Banjarbaru akan berlangsung pada PSU beberapa hari mendatang, kita berharap kepemimpinan definitif agar pembangunan ibu kota provinsi Kalsel ini terus berjalan, apalagi kita sebagai pintu gerbang IKN,” kata Prof. Ani.
Lebih lanjut, Prof. Ani menegaskan HMI sangat menghargai proses demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia, terutama Banjarbaru.
Namun, ia mewanti-wanti agar kepentingan segelintir orang atau kelompok tidak sampai menimbulkan mudarat dan menghambat program-program besar yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
“Banjarbaru perlu kepemimpinan yang definitif, jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan yang malah menimbulkan mudarat lebih besar dan mengorbankan kemaslahatan umat,” tegasnya.
Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Badan Koordinasi (BADKO) HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi menyatakan Banjarbaru sebagai kota sentral di Kalimantan Selatan kini menjadi sorotan nasional, termasuk bagi HMI.
Ia menilai bahwa proses PSU Pilkada Banjarbaru menjadi pelajaran hukum baru bagi penyelenggara maupun masyarakat.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru siap jalankan PSU agar demokratis
Menjelang PSU, Abdi Aswadi mengingatkan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat pembangunan hanya karena kepentingan politik sesaat.
“Banjarbaru memang menjadi perhatian kita di internal dalam menghadapi PSU ke depan, jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan, apalagi berdampak pada pembangunan yang malah merugikan masyarakatnya, apalagi kita dihadapkan dengan satu paslon dan satu kotak kosong dalam pemilihan nanti,” ungkap Abdi.
Abdi berharap masyarakat Banjarbaru dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dalam PSU mendatang agar Walikota definitif dapat segera melayani kepentingan publik.
Menurut Abdi Aswadi, sikap HMI terhadap proses demokrasi di Banjarbaru memiliki landasan yang kuat, sesuai dengan tujuan organisasi yang memprioritaskan kemaslahatan umat dan bangsa.
“Sesuai dengan tujuan HMI itu sendiri, kita tegas untuk mengawal kemaslahatan umat dan bangsa,” pungkas Abdi.
Baca juga: KPU minta karyawan diberikan waktu mencoblos saat PSU Banjarbaru
