Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Syaifullah Tamliha menyarankan, kesulitan pendanaan pembangunan rumah sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin bisa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kan ada Dana Alokasi Khsusu (DAK) di bidang kesehatan, bisa diajukan permohonannya oleh pemerintah kota kalau memang sangat kesulitan pendanaan membangun RS Sultan Suriansyah itu," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, rumah sakit milik pemerintah kota yang dibangun di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan tersebut sangat penting adanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, hingga patut diperjuangkan oleh perwakilan legislatifnya yang duduk di gedung Senayan atau gedung DPR RI di Jakarta.
"Sebenarnya saya ini di Dapil 1 (Banjarmasin tidak masuk), tapi saya ingin pula membicarakannya nanti dengan Wali Kota terkait permasalahan pendanaan RS Sultan Suriansyah itu, mungkin bisa membantu mendorongnya di Badan Anggaran," ucap politisi PPP itu.
Syaifullah berharap, anggota DPR RI yang berada di Dapil II masuk cakupannya Kota Banjarmasin ini bisa pula melakukan lobi-lobi sektor kesehatan ini yang menyangkut pembangunan RS milik pemerintah kota tersebut.
Dia menayatakan, akan lebih mudah memohonkan bantuan pendanaan pembangunan RS Banjarmasin ini lewat APBN yang di DAK-kan, atau di badan anggaran itu untuk belanja trasfer daerah.
"Tidak mutlak saya berada dibanggar ini bisa sukses memperjuangkan, tapi itu bisa lewat anggota lainnya dari daerah ini yang bisa lebih baik melakukan lobi, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak, sangat patut diperjuangkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan berat bagi APBF untuk penyelesaian target selesai RS Sultan Suriansyah itu sesuai target 2019, karena anggaran yang diperlukan masih sekitar Rp140 miliar lebih pada 2018 dan 2019 tersebut.
Pemerintah kota dalam tiga tahun trakhir ini, yakni, pada 2015, 2016 dean 2017 ini hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar, itupun banyak program yang harus dikesampingkan, karena total APBD 2017 ini hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Bahkan pemerintah kota mewacanakan akan menggandeng pihak swasta untuk kelanjutan pembangunan RS tersebut agar sesuai target, namun ini mendapat penolakan dari pihak legislatif, karena sudah ditandatangani nota kesepahaman atau MoU pendanaannya dilakukan APBD dengan target multiyears atau tahun jama 2017, 2018 dan 2019 dengan total sekitar Rp130 miliar.
