Syaifullah Tamliha : Kunker Komisi V DPR RI serap aspirasi masyarakat di Kalsel

Wakil Ketua Komisi V H Syaifullah Tamliha memimpin rangkaian kunjungan kerja komisi di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. (Antara/Fathur)

Setelah presiden menyampaikan nota keuangan 16 Agustus, maka kami akan membahas lagi untuk mempertajam apakah aspirasi masyarakat yang disampaikan masuk atau belum setelah nota keuangan,

Tanjung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Syaifullah Tamliha menyampaikan dalam menghadapi pembahasan pendahuluan APBD, Komisi V melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan menyebar ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sumatera.

Ia mengatakan kunker ini semata-sama agar aspirasi masyarakat di kabupaten dan kota, termasuk di Kalsel, dapat diserap unsur pimpinan dan anggota Komisi V, dalam rangka pembahasan pendahuluan APBN.

"Nanti setelah presiden menyampaikan nota keuangan 16 Agustus, kami akan bahas lagi untuk mempertajam apakah aspirasi masyarakat yang disampaikan bupati, walikota, gubernur tersebut masuk atau belum setelah nota keuangan," katanya, di Tanjung, Senin (18/4) kemarin.

Baca juga: Wabup HSS terima kunjungan anggota DPR RI

Dia menjelaskan sebagian besar usulan, seperti bendungan Riam Kiwa, telah disampaikan ke kementerian terkait, seperti PUPR, agar ditindak lanjuti.

Bendungan Riam Kiwa diharapkan segera dikerjakan supaya masalah banjir yang sering menimpa Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, termasuk yang turun ke hulu sungai, bisa diselesaikan.

Menurut dia, tanpa bendungan itu dikhawatirkan apabila musim hujan selalu banjir, pihaknya tidak ingin masyarakat menjadi trauma dengan musibah banjir, sementara pandemi COVID-19 masih juga berlangsung.

Baca juga: DPR RI : Posisi Tabalong cocok dibangun bandara udara internasional

"Tentunya tidak semua infrastruktur bisa dibiayai negara melalui APBN, kita perlu mengajak investor untuk membangun," kata Syaifullah Tamliha, yang sebelumnya berpengalaman selama 11 tahun di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri.

Ditambahkannya kemampuan APBN dalam pembangunan infrastruktur saat ini sekitar Rp2.200 triliun, sementara pembangunan infrastruktur secara nasional membutuhkan biaya Rp6.700 triliun, maka ada dua alternatif yang bisa dilakukan yakni dengan jalan investasi ataupun pinjaman lunak.

Berita terkait: Wabup HSS terima kunjungan anggota DPR RI
Berita terkait: Komisi V DPR dukung pembangunan jembatan kembar di Balangan
Berita terkait: Syaifullah Tamliha usul bandara internasional di Kambitin, Tanjung dukung IKN Nusantara