Biro Hukum Setda Kalsel gelar sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Amuntai, Kalsel (ANTARA) - Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar sosialisasi terkait program bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dapat diakses, khususnya bagi yang tidak mampu secara finansial di Kecamatan Amuntai Tengah.

Camat Amuntai Tengah, Budia Hendra dalam sambutannya menyampaikan bahwa program bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan dan akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pemberian bantuan hukum ini bertujuan memberi akses kepada masyarakat miskin dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi, baik dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan, maupun pembiayaan atas biaya proses hukum,” kata Budia Hendra, di Mess Negara Dipa, pada Selasa.

Menurutnya, melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami prosedur untuk mengajukan bantuan hukum dan manfaat yang dapat diperoleh. 

Selain itu, Biro Hukum juga mengajak lembaga-lembaga hukum yang ada di daerah untuk lebih aktif dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, lebih banyak masyarakat miskin yang mendapatkan pemahaman dan akses yang lebih mudah terkait bantuan hukum yang mereka butuhkan, serta dapat mengoptimalkan hak-haknya di hadapan hukum. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem hukum yang lebih inklusif dan adil di Kalimantan Selatan," ujar Budia Hendra. 

Sosialisasi ini juga menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya ketua LKBHuWK (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) Kalimantan Selatan Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H. M.Hum, Akademisi Fakultas Hukum ULM Banjarmasin Rahmat Budiman, S.H., LL. M, dan Kejaksaan Tinggi Kalsel Rizvan Immanudin, S.H. M.H. yang memiliki pengalaman dalam bidang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Mereka memberikan informasi seputar cara mengakses bantuan hukum secara gratis dan bagaimana proses bantuan hukum dapat berjalan secara efektif.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan sejumlah pihak terkait lainnya.