Tanjung (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Kabupaten Tanjung, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp2,95 triliun atau 42,02 persen dari total pagu sekitar Rp7,04 triliun.
Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan pihaknya memantau dan memastikan belanja negara digunakan secara tepat sasaran dan transparan pada tiga kabupaten tersebut.
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan gaji ke-13 bagi ASN sebesar Rp19,6 miliar
"Kami mengajak seluruh pihak terkait bersinergi dan berkoordinasi agar pelaksanaan APBN dapat berjalan lebih efektif dan efisien," kata Sigid di Tabalong, Jumat.
Dari hasil pendataan KPPN Tanjung, Sigid menuturkan beberapa belanja perlu mendapat perhatian khusus pada belanja barang dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik karena realisasi masih rendah.
Sigid menekankan penting percepatan pada beberapa belanja yang realisasi masih rendah termasuk realisasi belanja barang yang baru mencapai 40,51persen dan masih memerlukan optimalisasi pemanfaatan anggaran.
Termasuk, ujar Sigid, realisasi penyaluran DAK fisik masih sekitar 0,91 persen sehingga perlu langkah percepatan untuk pelaksanaan proyek DAK fisik yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan DBH 2024 sebesar Rp1,5 triliun
Padahal pembangunan infrastruktur, ungkap Sigid, sangat penting mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Selain itu, Sigid mengungkapkan realisasi dana insentif fiskal tergolong rendah sebesar 24,47 persen sehingga pemerintah daerah harus lebih proaktif menggunakan dana untuk mendorong inovasi dan peningkatan kinerja daerah.
Para satuan kerja dan dan pemerintah daerah pun, tutur Sigid, harus berinovasi dan memperbaiki proses penyerapan anggaran agar semakin baik dari waktu ke waktu.
"Sehingga anggaran yang telah dialokasikan diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Sigid.
Selanjutnya, Sigid meminta satuan kerja untuk mempercepat proses penyerapan belanja barang tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan transparansi.
Baca juga: KPPN Tanjung tuntaskan penyaluran dana desa tahap I di Tabalong
Data KPPN Tanjung menunjukkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) mencapai 50,92 persen atau Rp382,45 miliar dari pagu total Rp751,04 miliar.
Dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp236,57 miliar atau 58,56 persen, belanja barang (Rp127,86 miliar atau 40,51 persen), belanja modal (Rp18,02 miliar atau 57,30 persen), transfer ke daerah (TKD) untuk Kabupaten Tabalong, HSU dan Balangan terealisasi Rp 2,58 triliun atau 40,96 persen dari total pagu sekitar Rp 6,29 triliun.
Realisasi penyaluran TKD terdiri dari DBH (Rp1.539,93 miliar atau 38,19 persen), DAU (Rp634,55 miliar atau 46,31 persen), DAK Fisik (Rp1,16 miliar atau 0,91persen), DAK Non Fisik (Rp172,19 miliar atau 49,4 persen), Dana Insentif Fiskal (Rp11,41 miliar atau 24,47 persen) dan dana desa (Rp216,76 miliar atau 59,43 persen).
"Untuk realisasi belanja pegawai dan dana desa cukup tinggi sebagai bukti kinerja yang cukup baik dari satuan kerja," ungkap Sigid.
Baca juga: Realisasi belanja negara lingkup KPPN Tabalong Rp1,52 triliun
