Kandangan (ANTARA) - Penjabat Bupati HSS Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah membuka dan sekaligus memimpin pertemuan diseminasi audit kasus stunting tahap I Kabupaten HSS yang digelar
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) setempat.
"Stunting merupakan isu kesehatan yang esensial, dan memiliki dampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah kita," kata Pj Bupati di Kandangan, Kabupaten HSS, Rabu.
Oleh karena itu, menurut dia penanganan stunting harus melibatkan banyak pihak, dan aspek secara berkelanjutan, termasuk aspek kesehatan, keluarga, dan perilaku.
Baca juga: TP PKK HSS gelar lomba masak atasi stunting
Selain itu penanganan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik, dan terpadu dari semua stakeholder di daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa target nasional untuk 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen, sementara target Kabupaten HSS juga ditetapkan sebesar 14 persen untuk 2024.
“Ini adalah target yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja sama," terangnya.
Oleh karenanya, dalam setiap kesempatan dirinya selalu menegaskan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab satu dinas saja.
Baca juga: Kasus stunting di HSS hingga akhir Desember 2023 menurun
Ia mengajak semua pihak untuk memaksimalkan upaya dalam percepatan penurunan stunting, hal ini dapat dilakukan melalui kerja cerdas, kerja inovatif, kerja berteknologi, serta kerja yang agamais.
"Keberhasilan penanganan stunting juga tidak terlepas dari upaya membangun sinergi, kolaborasi, dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, serta pihak lainnya," ucapnya.
Turut hadir, Plt Kepala Dinas PPKBPPPA HSS, kepala OPD terkait, para camat, kepala puskesmas, tenaga ahli gizi, Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten HSS, serta koordinator PKB kecamatan.
