Rantau (ANTARA) - Penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Syarifuddin memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan inovasi terbaik untuk kepentingan masyarakat.
"Hal ini untuk Kabupaten Tapin lebih maju lagi pada masa depan," ungkap Syarifuddin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rabu.
Baca juga: Pj Bupati Tapin Syarifuddin catat kinerja sangat baik pada Triwulan II
Syarifuddin sebagai Pj Bupati Tapin mendapatkan catatan baik dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang Triwulan II periode akhir 2023 hingga awal 2024.
"Adapun nantinya catatan untuk menghadapi Triwulan III saya sebagai Pj Bupati Tapin," ujarnya.
Ia sebutkan dari tim evaluasi Kemendagri ini salah satunya terkait penanganan inflasi di daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin Meidy Harris Prayoga mengatakan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri mengevaluasi pencapaian terkait stunting, penurunan kemiskinan ekstrem hingga pencapaian BUMD.
"Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II kinerja Pj Bupati Tapin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023 dapat disampaikan secara umum saran masukan serta rekomendasi atas pelaksanaan kinerja ini sangat baik," ungkap Meidy.
Meidy mengatakan dilihat dari sektor capaian program penurunan stunting, tingkat prevalensi sudah mencapai 14,50 persen berdasarkan data SSGI dan 13,6 persen berdasarkan data e-PPBG.
Baca juga: Pj Bupati Tapin raih Top Pembina BUMD Award 2024
"Hal tersebut sejalan dengan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tapin yaitu sebesar 3,19 persen pada periode ini," ujarnya.
Dituturkan Meidy, kinerja pemerintah saat ini yakni berhasilnya pada aspek kinerja dua BUMD yakni PDAM dan BPR Tapin yang berhasil meningkatkan nilai laba.
"Ditambah bahwa kinerja BPR Tapin pada tanggal 22 Maret mendapatkan penghargaan tingkat nasional berupa Top BUMD Award 2024. Dan Pj Bupati dan CEO BPR Tapin diganjar penghargaan serupa," ungkapnya.
Meidy mengemukakan dari evaluasi ini pihak Kemendagri memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin yakni terkait program pengendalian inflasi.
"Pemkab Tapin atau tim pengendali inflasi diminta dapat memberikan data akurat perkembangan harga harian lebih-lebih pada saat momentum Ramadhan dan menjelang Hari Raya," ujarnya.
Hal tersebut, kata Meidy, sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan.
"Karena itu diminta kita Pemkab Tapin untuk menyusun data neraca pangan secara menyeluruh sehingga pasokan dan distribusi pangan di lapangan dapat terjaga dengan baik," ungkapnya.
Baca juga: Pj Bupati Tapin ingin langkah konkrit untuk pembangunan daerah
