Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat pendapatan daerah meningkatkan sebanyak 194,32 persen pada awal 2024 jika dibandingkan periode yang sama 2023.
“Untuk Januari 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,33 triliun atau meningkat 194,32 persen dibanding pendapatan Januari 2023,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di Kota Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: DJPb Kalsel: Kredit UMi 2023 capai Rp59,4 miliar bagi 14.482 debitur
Ia menyebutkan realisasi pendapatan pada Januari, telah melampaui di atas target pada kisaran 11,40 persen.
“Pada awal tahun ini, pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Tentu ini berdampak positif terhadap pembangunan,” ujarnya.
Syafriadi menuturkan dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan, realisasi pendapatan daerah tertinggi pada Januari berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, yakni sebesar 16,37 persen.
Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah di Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan sehingga menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
Baca juga: KPPN Tanjung raih indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik
Komponen pendapatan daerah Kalsel pada Januari, kata dia, didominasi dari pendapatan transfer, dengan kontribusi sebesar 87,65 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, untuk belanja daerah pada Januari telah terealisasi Rp742,90 miliar atau 1,78 persen, mengalami pertumbuhan 37,03 persen dibanding pada awal 2023.
Belanja daerah itu, yakni belanja pegawai terealisasi Rp488,57 persen atau meningkat 17 persen, belanja barang dan jasa Rp142,1 miliar atau meningkat 213 persen, dan belanja modal Rp36,35 miliar atau meningkat sebesar 94 persen.
“Realisasi belanja daerah terbesar pada Januari adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni sebesar Rp322,44 miliar,” ungkapnya.
Baca juga: Kemenkeu: Investasi SBN ritel antisipasi saat kehilangan pekerjaan
