Optimistis Supian HK tersebut, Jumat malam sesudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Kalsel Tahun 2023 dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) provinsi setempat.
Baca juga: Gubernur Kalsel ajak jajaran benahi pengelolaan keuangan daerah
"Dengan pengelolaan keuangan daerah lebih baik, maka kita harapkan untuk Tahun Anggaran 2024 Kalsel kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," ujar wakil rakyat bergelar sarjana dan magister hukum, serta mendapat gelar doktor kehormatan tersebut.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, kesuksesan kinerja eksekutif dalam mengelola keuangan daerah, tidak lepas dari peran aktif legislatif.
Begitu pula sebaliknya, kesuksesan kinerja legislatif tidak lepas dari andil eksekutif, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Ia berpesan agar pemerintah daerah Kalsel segera melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi BPK RI perwakilan provinsi setempat.
"Kita mengapresiasi eksekutif yang melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan sehingga dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun , terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP," ucap Supian.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru terima LHP kepatuhan belanja daerah dari BPK
Penerimaan LHP LKPD Kalsel 2023 dari Kepala Kepala BPK RI Perwakilan provinsi setempat, Rahmadi bersamaan dengan Gubernur setempat di Gedung Perwakilan BPK RI - Jalan A Yani km35 Gutung Payung Banjarbaru, Jumat.
Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2023 Pendapatan Daerah Rp7,8 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp7,7 triliun lebih.
Baca juga: Pemkab HSS monev rekomendasi hasil LHP BPK
