Banjarbaru Kalsel (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK menekankan tindak lanjut nyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat.
Supian HK menghadiri penyerahan LHP Tematik BPK RI terhadap LKPD di Gedung KH. Idham Chalid Komplek Kantor Gubernur Kalsel di Kota Banjarbaru (sekitar 35 km dari Kota Banjarmasin), Senin.
Menurut Ketua DPRD Kalsel dua periode itu, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Pada kesempatan itu, Supian HK menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada BPK Perwakilan Kalsel yang dia nilai konsisten mengawal kinerja dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah di "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel.
Politikus senior Partai Golkar tersebut menambahkan, bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan unsur penting dalam mendorong akuntabilitas serta keterbukaan pemerintahan agar semakin baik ke depan.
"LHP tematik yang diserahkan kali ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan, terutama pada sektor lingkungan hidup, ketahanan pangan dan efektivitas operasional Bank Kalsel," katanya.
Dia menegaskan, melalui fungsi pengawasan, DPRD Kalsel akan terus mengawal agar rekomendasi dalam LHP tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
“Kami ingin LHP menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan. DPRD akan memastikan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti secara serius guna peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Supian HK.
Dia juga mengaitkan hasil pemeriksaan tematik, khususnya di bidang lingkungan hidup, dengan upaya pencegahan bencana.
Supian HK mengungkapkan, pada 22 Januari lalu, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait percepatan penanganan dan penanggulangan bencana banjir.
"LHP tematik dinilai relevan sebagai pengingat agar perbaikan pengelolaan lingkungan terus dilakukan guna mencegah bencana ekologis di masa mendatang," lanjut mantan Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup tersebut.
Dia juga menekankan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tata kelola keuangan daerah di berbagai sektor semakin baik.
"Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK harus diwujudkan melalui kerja nyata dan penuh tanggung jawab," tegasnya.
Supian HK juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menindaklanjuti LHP yang telah diterima, sebagai bagian dari komitmen membangun Kalsel yang lebih akuntabel, transparan dan tangguh menghadapi tantangan pembangunan.
