Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menagih janji pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan atas janji tambahan kapal perintis untuk melayani masyarakat di kepulauan Kotabaru.
Anggota Komisi II DPRD Kotabaru H Genta Kusan di Kotabaru, Selasa mengatakan, kian mendesaknya keberadaan kapal perintis yang saat ini hanya satu buah yakni KM Sabuk Nusantara.
"Sementara daerah tujuan yang harus dilalui relatif banyak, mulai dari Pulau Sembilan yang berbatasan dengan Laut Jawa hingga Selat Makassar," katanya.
Menurut dia, satu unit kapal perintis KM Sabuk Nusantara kurang ideal, karena jika dengan cuaca normal saja, untuk pelayaran dalam satu tujuan diperlukan waktu yang relatif lama, terlebih jika ada gangguan cuaca.
Ia berharap, tambahan kapal perintis akan dapat mempercepat jadwal pelayaran, karena bisa saling mendukung. Misalnya yang satu berangkat dari Kotabaru, maka yang satunya berangkat dari daerah.
Lebih lanjut politisi Partai PAN ini mengungkapkan, selain tambahan kapal perintis, dari konsultasi beberapa waktu lalu juga dijanjikan adanya kapal bantu yang diperuntukkan menunjang kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dari dermaga ke kapal perintis.
Sebab fakta di lapangan, besarnya kapasitas kapal perintis ternyata tidak bisa sandar sampai ke dermaga dan terpaksa jangkar di laut yang jaraknya relatif jauh dengan bibir dermaga, sehingga dalam proses bongkar muat penumpang harus menggunakan kapal kecil.
"Seingat kami kementerian menjanjikan dua unit kapal bantu ini, untuk itu kami sangat mengharapkan kepal tersebut demi kelancaran akktifitas masyarakat," harapnya.
Pada bagian lain, terkait dengan pergantian menteri di Kementerian Perhubungan yang dilakukan presiden, H Gegen mengaku belum mengetahui secara pasti adanya program bantuan kapal tersebut, sebab bisa jadi adanya kebijakan berbeda dengan menteri yang baru.
Namun terlepas dari itu, ia berjanji akan segera membawa permasalahan ini pada rapat koordinasi baik di tingkat komisi maupun dewan secara keseluruhan, selanjutnya diagendakan untuk mengkonfirmasikannya ke pemerintah pusat.
