Balangan (ANTARA) - Kapolres Balangan AKBP Riza Muttaqin menekankan kepada kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata agar mengedepankan komunikasi publik agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi.
“Tingkatkan komunikasi publik, sinergitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi,” kata Riza di Balangan, Selasa.
Baca juga: Kapolres HST tekankan netralitas personel jelang Pemilu 2024
Kapolres Balangan melanjutkan banyak potensi gangguan saat penyelenggaraan pemilu yang perlu diperhatikan, seperti adanya manipulasi data pada pendaftaran peserta pemilu, petugas KPPS yang sakit atau meninggal saat pelaksanaan, surat suara yang rusak atau hilang, terjadi kecurangan rekapitulasi yang salah dan hal lainnya.
Riza menuturkan langkah-langkah yang dilakukan menangani potensi tersebut, yaitu dengan melakukan deteksi dini dengan mengumpulkan bahan keterangan atau informasi, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, pengamanan dan penjagaan kepada para calon.
Kemudian penindakan pada perbuatan yang mengganggu, penegakan hukum apabila terdapat pidana umum atau siber dalam tahapan pemilu, monitoring, sosialisasi, edukasi dan counter opini berita negatif dan bantuan dukungan personel, logistik, sarana maupun prasarana.
Menurut Kapolres, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Riza.
Baca juga: Tabalong Dinilai Paling Rawan Untuk Pilkada 2018
Riza menambahkan hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Sebagaimana diketahui, tujuan operasi ini guna memelihara stabilitas keamanan jelang dan pasca Pemilu 2024 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta penegakan hukum, yang dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia.
