Tahap pertama pada April hingga Mei lalu sebanyak 5.978 ton didistribusikan kepada 199.276 keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan tahap dua periode September hingga November tersedia 5.599 ton menjangkau sebanyak 186.646 KPM dan telah terealisasi sekitar 16,5 persen.
Baca juga: Balangan masih miliki 43 ton CPP hingga akhir 2023
“Bantuan tahap dua kita percepat satu bulan karena kondisi masyarakat saat ini banyak yang membutuhkan, apalagi sedang musim kemarau tentu mempengaruhi perekonomian masyarakat,” kata Kepala Perum Bulog Kanwil Kalsel Taufan Akib saat melaunching penyaluran Beras CPP di Banjarmasin, Kamis.
Dia menyebutkan program tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan menugaskan Perum Bulog tiap provinsi untuk menyalurkan 10 kilogram beras per KPM.
“Per KPM menerima beras 10 kilogram per bulan, sama seperti tahap pertama, nanti per KPM mendapat bantuan beras tiga kali berturut-turut,” ucapnya.
Taufan Akib menuturkan realisasi distribusi beras CPP tahap dua wilayah Kalsel disalurkan melalui tiga kantor diantaranya Kanwil Bulog Kalsel meliputi Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala.
Baca juga: Bulog Kalsel: Suplai beras ke pedagang capai 11.358 ton pada 2023
Selanjutnya, melalui Kantor Cabang (KC) Barabai meliputi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, dan Tapin. Kemudian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kotabaru meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Ia berharap bantuan Beras CPP tersebut tercukupi bagi masyarakat yang membutuhkan, apalagi saat ini persediaan beras di Kalsel terbilang masih aman hingga akhir 2023.
Baca juga: TPID Kabupaten Tabalong gandeng Bulog jual beras murah
“Stok beras di Kalsel masih ada sekitar 6.577 ton, masih cukup sampai akhir tahun,” ungkap Taufan Akib.
Sementara itu, Plt. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin Muhammad Makhmud mengatakan wilayah Banjarmasin sedang proses penjadwalan pendistribusian tahap dua.
“Saat ini masih bahas teknis, kita mengupayakan kelengkapan identitas warga sesuai agar bantuan beras ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab dan Forkopimda survei stabilisasi pasokan dan harga pangan
