Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi desa di provinsi setempat yang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes-nya sudah jalan dan berkembang.
Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani menyatakan itu,.Jumat sesudah Komisinya melakukan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Semangat Dalam Kecepatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Baca juga: DPRD Kalsel: BUMDes dukung kemandirian ekonomi desa
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Batola itu menunjuk contoh BUMDes Desa Semangat Dalam - Handil Bakti Kecamatan Alalak yang tampaknya sudah jalan dan berkembang.
"Karena dari paparan Kepala Desa (Kades) Semangat Dalam Norman, desanya sudah memiliki BUMDes dengan membangun lima kios dan lapak untuk mereka sewakan kepada pedagang pasar tradisional," kutip "Srikandi " dari "Bumi Selidah" Batola itu.
Wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Tatum itu menyatakan syukur alhamdullilah BUMDes Desa Semangat Dalam sudah jalan selama enam bulan dengan penyertaan modal sebesar Rp50 juta.
Selain itu, lanjut Tatum, dana desa juga mereka gunakan untuk mendukung proses pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi tiga desa yaitu Desa Semangat Luar, Semangat Tengah, dan Desa Semangat Dalam dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 30 ribu jiwa.
“Jadi kita tunggu saja kapan penetapan pemekaran Desa Semangat Dalam tersebut dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola,": ujar perempuan kelahiran Banjarmasin Tahun 1979 itu.
Ia berharap pula semua desa/kelurahan yang ada pada 11 kabupaten dan dua kota juga memiliki BUMDes sebagai salah satu upaya menggerakkan atau mendorong roda perekonomian setempat supaya lebih maju.
"Oleh karena itu, bukan cuma sekedar terbentuk atau berdirinya BUMDes, tetapi bagaimana secara bersama-sama pemerintah desa dengan warga masyarakat setempat mengungsikan, mengembangkan serta memajukannya," demikian Tatum.
Ketika Komisi I dengan Ketuanya Hj Rachmah Norlias dan Sekretaris H Suripno Sumas melaksanakan monitoring dana Desa Semangat Dalam, 11 Juli lalu, Kades setempat, Norman selain menyampaikan progres dana desa, juga mengharapkan bantuan atau dukungan Komisi tersebut.
Baca juga: DPMD: 124 BUMDesa sudah terbentuk di Tanah Laut
Bantuan atau dukungan Komisi I DPRD Kalsel yang Kades Semangat Dalam harapkan terkait upaya melakukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang total nilainya mencapai Rp453 juta khususnya di kawasan komplek perumahan.
Kendala penagihan PBB tersebut karena para developer/pengembang perumahan tidak mau membayarkan. Sedangkan warga juga tidak mau bayar karena merasa itu jadi tanggung jawab developer.
"Sampai saat ini kami hanya mampu menarik kurang dari 20 persen dari total tagihan tersebut. Hal ini berdampak ditolaknya usulan-usulan pembangunan Desa Semangat Dalam kepada Pemkab Batola, karena kami dianggap tidak mencapai target penerimaan PBB," ujar Norman.
Persoalan itulah sehingga Kades Semangat Dalam mohon solusi dan bantuan dari Komisi I DPRD Kalsel untuk menyelesaikan masalah tagihan PBB tersebut, dan berharap pihak developer mau membantu desa dan membayarkan PBB.
Baca juga: Bank Kalsel gulirkan program pinjaman guna tingkatkan ekonomi desa
