Amuntai (ANTARA) - Penjabat (PJ) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) R Suria Fadliansyah mengajak kepala daerah kabupaten se 'Banua Anam' meliputi Tabalong, Balangan, HST, HSS dan Tapin di Kalimantan Selatan untuk bersama mengatasi permasalahan banjir yang setiap tahun melanda masing-masinh wilayah.
"Permasalahan banjir di Banua Anam harus segera di atasi apalagi Kalimantan Selatan akan menjadi kawasan penyangga dan mitra bagi Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar R Suria di Amuntai, Rabu.
Baca juga: DPRD Balangan carikan solusi atas permasalahan banjir di Trans Lajar
Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten HSU disebabkan wilayahnya berada di bagian hilir titik temu Sungai Tabalong dan Balangan sehingga berdampak secara sosial dan ekonomi.
Dampak lainnya berupa kerusakan infrastruktur di berbagal tempat baik jalan, bangunan dan fasilitas umum lainnya yang menjadi urat nadi perekonomian.
Pemkab HSU mengundang kepala daerah se Banua Anam termasuk ketua dan anggota DPRD melaksanakan rapat koordinasi Penanganan Penanggulangan bencana banjir berlokasi di Mess Negara Dipa Amuntai Rabu (5/4).
Baca juga: Hasil kaji tiru ke Jatim bisa jadi masukkan Kalsel dalam pengendalian banjir
"Kita berharap terjadinya kesepakatan dalam mewujudkan Program Kerjasama antar daerah dalam menangani banjir tersebut, " kata Suria saat membuka rakor.
Kegiatan juga dihadiri anggota komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Komisi V DPR RI Saifullah Tamliha yang bergabung via zoom, Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani dan Suwardi Sarlan serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Dirjen Sumber Daya Air Fikri Abdurrachman dan pejabat Bappeda dan BPBD se Kalsel,
Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani mengapresiasi kegiatan yang di inisiasi Pj Bupati HSU sebagai suatu terobosan yang perlu mendapat dukungan semua Pemkab di wilayah Banua Anam.
"Ini bukan program biasa, melainkan program luar biasa yang harus dilakukan bersama," kata Anang.
Anang juga mengingatkan permasalahan banjir berdampak bagi semua kabupaten di Banua Anam Kalsel khususnya sehingga melihat kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengambil alih upaya pencegahan dan penanganannya.
Hampir seluruh peserta rakor mendukung pembangunan bendungan sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terjadinya banjir.
Namun Anggota DPRD Kalsel Syahrujani mengingatkan bahwa proyek normalisasi sungai dan pembuatan sodetan juga perlu dilakukan mengingat banyak alur sungai yang 'mati'.
Peserta rakor lain melihat bahwa program normalisasi dilakukan hanya pada titik titik sungai yang bermasalah sehingga masih bisa dikerjakan melalui APBD I dan II..
Semua peserta rakor dari Lima Pemerintah Kabupaten se Banua Anam akhirnya sepakat menjadikan penanganan banjir ini menjadi Program strategis Nasional untuk segera diusulkan kepada Pemprov dan Pemerintah pusat
Bappeda Kalsel akan membuat grand desain sekaligus menjadi koordinator bersama Dinas PUPR Kalsel untuk mengawal program agar bisa terealisasi.
Baca juga: Kalsel kemarin, dari larangan antarpulaukan sapi hingga Amuntai kembali kebanjiran
