Fraksi-fraksi DPRD HSS sampaikan pemandangan umum Raperda APBD 2023

Penyampaikan pemandangan fraksi-fraksi atas raperda APBD 2023. (Antara/HO-Prokopim Setda HSS)

Kami mengapresiasi dan menyambut baik atas penyampaian nota keuangan dan ranperda tentang APBD tahun 2023, sesuai jadwal yang telah ditentukan,

Kandangan (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Syamsuri Arsyad mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD HSS terhadap Rancanga Peraturan Daerah (Raperda) DPRD, tentang APBD HSS Tahun Anggaran (TA) 2023,di gedung DPRD setempat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Ahmad Kusasi secara umum fraksi-fraksi dapat menyetujui raperda untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya, dengan beberapa catatan dan masukan.

"Kami mengapresiasi dan menyambut baik penyampaian nota keuangan dan ranperda tentang APBD 2023, sesuai jadwal yang telah ditentukan," kata juru bicara Fraksi PKS, Sadyi Masun, Rabu (14/9).

Baca juga: Perda kepemudaan HSS diperlukan wujudkan kepastian hukum penyelenggaraan

Pihaknya juga memberikan pertanyaan terkait tema pembangunan RKPD 2023, yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam hal ini apakah hal yang berkaitan dengan tema tersebut menjadi fokus dalam pengganggaran tahun 2023, seperti penanganan bencana alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Juru bicara Fraksi Golkar, Suniansyah, menyampaikan dukungannya terhadap program pembangunan untuk tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat HSS.

Sementara, dari Fraksi PKB, Rahmad Iriadi mengharapkan agar semua prinsip ditaati, dan penyusunan APBD sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan APBD disusun secara tepat waktu sesuai tahapannya.

Baca juga: Bupati HSS sampaikan raperda APBD Tahun Anggaran 2023

"Penyusunan APBD dilakukan secara transparan guna memudahkan masyarakat kita mengetahui dan mendapatkan akses," katanya.

Selain itu, menurut dia, informasi tentang APBD yang dimaksud juga penyusunan APBD ini harus juga melibatkan partisipasi masyarakat, serta memperhatikan rasa keadilan.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa di Desa Karang Paci ada Makam Gusti Datu Labah, sudah banyak penziarah berdatangan, baik dari masyarakat HSS sendiri, maupun penziarah dari luar.

"Dan itu menarik wisata religi yang akan menambah pendapatan perekonomian masyarakat kita, untuk itu pemda harus memperhatikan makam tersebut. Bila perlu direhab agar memudahkan bagi para penziarah dan sekaligus menjadi desa wisata religi," katanya.