Kandangan (ANTARA) - Sejumlah fraksi di DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Juru bicara (jubir) Fraksi PKS, Mardiansyah, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk menutupi defisit, namun perlu fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: Bupati HSS tegaskan Raperda RPPLH untuk jaga kualitas lingkungan
“Pembahasan Raperda APBD 2026 agar dilaksanakan lebih mendalam, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Mardiansyah pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS H Husnan didampingi Wakil Ketua II H Muhammad Kusasi di Kandangan, Senin.
Fraksi Nasdem melalui jubir Rodi Maulidi menyatakan dukungan terhadap tema pembangunan 2026, yakni membangun pondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.
Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, kesetaraan akses, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia meski pendapatan daerah menurun 6,58 persen dibanding APBD 2025.
Sementara itu, jubir Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.
“Bagaimana langkah nyata ini dapat tepat sasaran, efektif, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat HSS,” katanya.
Fraksi PKB melalui jubir M Yurni menyoroti kenaikan belanja tidak terduga sebesar 63,38 persen dan meminta kejelasan alokasi, serta menekankan perhatian pemerintah terhadap nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK.
Baca juga: DPRD HSS Paripurnakan Raperda APBD tahun 2026
Adapun Fraksi PDIP melalui jubir Muhammad Rizal meminta pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang belum tergarap melalui program prioritas dan retribusi daerah.
Ia juga mendorong peningkatan daya saing SDM berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta dukungan pada penguatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.
Fraksi Gerindra lewat jubir Muhazerachman menyoroti perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara selektif, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan publik-swasta.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih memperjuangkan alokasi transfer pusat dan insentif daerah.
Sementara itu, Fraksi PPP-Gelora melalui jubir Bustami berharap Pemkab HSS fokus terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat sektor unggulan daerah serta pemanfaatan teknologi informasi pada 2026.
Seluruh fraksi menyatakan mendukung arah pembangunan yang dirumuskan dalam RAPBD 2026 dengan catatan agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan dasar.
