Pemprov Kalsel kerja sama BP Tapera kembangkan perumahan murah bagi rakyat

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk pengembangan perumahan murah bagi rakyat.

Menurut Gubernur Kalimantan Selatan Dr (HC) H Sahbirin Noor di Kabupaten Banjar, Kamis, kerjasama dijalin untuk pengembangan perumahan murah pada tahun 2023.

"Untuk pegawai kita di Pemprov atau masyarakat berpenghasilan rendah lainnya tujuan kerjasama ini," ucapnya.

Gubernur menyatakan, dirinya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BP Tapera sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat.

"Untuk penyediaan rumah murah yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita berpenghasilan rendah, agar mereka bisa memiliki rumah layak," paparnya.

Karena, ujar dia, pengembangan perumahan ini akan disubsidi hingga angsurannya terjangkau, atas dukungan BP Tapera.

"Makanya kita apresiasi kepada BP Tapera atas dukungan dan sumbangsihnya bagi kesejahteraan masyarakat Kalsel," ujar Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel.

Agar program ini berjalan sesuai yang diinginkan, Gubernur mengingatkan kepada pengembang agar memperhatikan berbagai aspek dalam membangun perumahan termasuk kualitas dan fasilitas pendukung lainnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov Kalsel Mursyidah Amini mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan pemetaan data peserta BP Tapera.

Menurut dia, Pemprov Kalsel telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di  kota Banjarbaru untuk program pembangunan rumah murah kerjasama dengan PB Tapera ini.

"Direncanakan lokasi di kawasan Palam Kota Banjarbaru," ungkap Mursyidah.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan, dengan luas delapan hektare yang disiapkan Pemprov Kalsel bisa didapat kurang lebih 400 rumah. 

Menurutnya, selain Pemprov Kalsel, pihaknya juga didukung DPD REI Kalsel dan Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalsel).

Dia menyatakan, akhir tahun 2022 semua data sudah lengkap sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2023.

"Kita berharap akhir tahun ini datanya sudah lengkap, jadi kita bisa eksekusi tahun depan," ucap Adi.