Jakarta (ANTARA) - Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) menegaskan bahwa mereka mengikuti pemerintah soal penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023.
"Kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah," ujar Direktur Operasional LIB Sudjarno di Kantor LIB, Jakarta, Rabu.
Salah satu yang dipertimbangkan, Sudjarno melanjutkan, adalah soal kewajiban vaksin penguat (booster).
Untuk sementara, LIB belum bergeser dari kewajiban menerima vaksin dosis lengkap untuk penonton di Liga 1 Indonesia terkini. Akan tetapi, ketentuan itu bisa berubah jika nantinya ada regulasi dari pemerintah.
"Kalau memang harus 'booster', akan kami ikuti," tutur Sudjarno.
Namun, khusus untuk tim peserta Liga 1 dan Liga 2, LIB meminta agar semua personel mereka, mulai dari jajaran manajemen, pemain hingga ofisial, diberikan vaksin penguat sebelum berkompetisi.
Hal itu demi mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di liga dan memudahkan tim melakukan perjalanan antarkota.
"Kami menyurati klub Liga 1 dan Liga 2 dan memohon semuanya agar divaksin 'booster agar jangan sampai ada kendala," kata Sudjarno.
Liga 1 Indonesia akan diikuti oleh 18 tim, di mana tiga di antaranya yakni Persis, RANS Nusantara FC dan Dewa United berstatus sebagai tim promosi.
Tidak seperti musim 2021-2022 yang berformat seri dan berlangsung dalam wilayah klaster, Liga 1 Indonesia 2022-2023 akan kembali ke sistem sebelum pandemi COVID-19, dengan kandang-tandang, termasuk dapat dihadiri penonton di stadion dengan jumlah sesuai level PPKM di wilayah masing-masing.
"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak soal protokol kesehatan. Nantinya juga ada rapat koordinasi PSSI, LIB dengan Kemenpora, Kemenkes, Satgas COVID-19 dan Mabes Polri," tutur Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita.
Dikutip dari keterangan LIB yang diterima di Jakarta, Senin (30/8) malam, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito mengingatkan agar liga tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Kami akan sangat mendukung bergulirnya kembali kompetisi sepak bola profesional di Indonesia," ujar Ganip.
Baca juga: Pelatih Bali United berharap LIB mengeluarkan jadwal lengkap Liga 1
Pernyataan tersebut disampaikan Ganip saat ditemui Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, Sekjen PSSI Yunus Nusi serta Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita di Kantor BNPB, Senin (30/8) sore.
Dalam kesempatan itu, PSSI dan LIB menyampaikan kesanggupan untuk selalu menjalankan prosedur kesehatan yang sudah berjalan pada tiga laga awal Liga 1 2021-2022.
Beberapa protokol yang dilaksanakan seperti adanya tes usap PCR sehari sebelum pertandingan, menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan mewajibkan sudah menerima vaksin.
Rencananya, pertandingan lanjutan pekan pertama Liga 1 akan bergulir mulai 3 September 2021 di beberapa stadion di Jabodetabek.
"Saat pelaksanaan pertandingan, kami juga memastikan bahwa perimeter dalam area stadion dalam kondisi steril, serta memastikan ketersediaan peralatan kesehatan seperti 'thermogun' dan 'hand sanitizer' bisa digunakan secara maksimal," kata Akhmad Hadian.
Sementara Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto menegaskan bahwa semua klub siap untuk melanjutkan Liga 1 Indonesia 2021-2022.
"Menyimak perkembangan kondisi dan semangat klub-klub, kami berharap bisa melahirkan kompetisi yang 'fair', berkualitas, dan menghibur masyarakat Indonesia di tengah situasi pandemi ini," tutur Iwan.
Baca juga: LIB mempersilakan tim tak kontrak pemain di Piala Menpora
Liga 1 Indonesia 2021-2022 dimulai sejak 27 Agustus 2021 dan telah menuntaskan tiga pertandingan yaitu Bali United versus Persik pada Jumat (27/8) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Persipura kontra Persita di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (28/8) dan Bhayangkara FC melawan Persiraja pada Minggu (29/8) di Indomilk Sport Center, Tangerang, tanpa kendala berarti.
Pemerintah sendiri memang menjadikan tiga laga perdana Liga 1 Indonesia 2021-2022 sebagai kesempatan untuk melihat apakah pihak penyelenggara kompetisi, dalam hal ini PSSI dan LIB, dapat menjalankan protokol kesehatan sesuai kesepakatan atau tidak.