Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Banjarmasin Opik Taufik mengungkapkan, sebanyak 10 pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Kalimantan Selatan telah menjamin para pegawai non Aparatur Sipil Negara masuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menurut dia saat sosialisasi program BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-ASN di lingkup Pemprov Kalsel di Ballroom Ratta In Banjarmasin, Selasa, selain Pemprov ada tiga Pemda lagi yang menjadi PR pihaknya untuk segeranya para pegawai non-ASN bisa semuanya masuk program Jamsostek.
"Jadi yang belum itu Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin sebagian belum dan Kabupaten Hulu Sungai Utara," paparnya.
Sementara itu, kata Opik, untuk kabupaten/kota lainnya, bahkan sampai ke pegawai non-ASN pada perangkat desa sudah di masukkan dalam program Jamsostek.
"Kita harapkan Pemda lainnya yang belum ini bisa mengikuti seperti itu," paparnya.
Opik mengatakan, setelah sosialisasi di lingkup Pemprov ini, pihaknya akan juga melakukan di Pemda yang belum keseluruhan memasukkan pegawai non-ASN untuk masuk program Jamsostek ini.
Opik mengatakan, PR yang cukup berat juga untuk mengajak para pekerja di luar pemerintahan yang jumlahnya sekitar 1,4 juta di provinsi.
Sebab, tutur dia, hingga kini masih tercapai 26 persen dari jumlah keseluruhan pekerjaan tersebut baru masuk program Jamsostek.
Padahal, kata dia, program Jamsostek ini penting diikuti para pekerja, sebab risiko kerja bisa kapan saja terjadi, hingga diperlukan jaminan sosial ketenagakerjaan itu bagi mereka.
10 Pemda di Kalsel telah jamin pegawai non-ASN masuk Jamsostek
Selasa, 23 Februari 2021 14:24 WIB
Kepala BPJAMSOSTEK Banjarmasin Opik Taufik.(Antaranews Kalsel/dok ant)
