Banjarmasin (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengapresiasi terselenggaranya Social Security Summit 2024.
Disampaikan Kepala BPJAMSOSTEK Banjarmasin Murniati di Banjarmasin, Kamis, Social Security Summit 2024 tersebut telah menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Baca juga: Pemkab Banjar bayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan 8.303 pekerja informal
Tentunya, lanjut dia, dalam hal kesejahteraan pekerja dengan perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan. Agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
"Termasuk perlindungan pekerja di daerah kita ini," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, gelar Social Security Summit 2024 pada 26 November 2024 di Jakarta tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo.
Menteri Yassierli mengungkapkan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan Social Security Summit 2024 yang dapat melahirkan strategi terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.
Menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaannya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.
"BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya," ujarnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, hadirnya Social Security Summit 2024 merupakan bentuk respon terhadap tantangan besar yang kini tengah dihadapi sejumlah negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, yaitu "middle income trap."
Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.
"Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,"terang Anggoro.
Menurut dia, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas.
Terlebih saat ini struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta. Selain itu demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era ageing population, di mana proporsi penduduk lansia jumlahnya tersebut mengalami peningkatan.
Hal ini menurut Anggoro patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak, sebab pekerja informal dan penduduk lansia rentan untuk jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi.
Untuk itu perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
Pasalnya hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.
Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.
Baca juga: Sekda HSS pimpin rapat rencana kerja jaminan kesehatan tahun 2025
"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera," demikian Anggoro.
