Untuk bisa mencapai itu, BPJAMSOSTEK melaksanakan kegiatan sosialisasi program BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-ASN di lingkup Pemprov Kalsel di Ballroom Ratta In Banjarmasin, Selasa.
Menurut Deputi Derektur BPJAMSOSTEK Wilayah Kalimantan Arif Zahari, sosialisasi ini penting harus dilakukan pihaknya karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan non-ASN di lingkungan Pemprov Kalsel masih sangat rendah.
"Sebab baru tiga dinas dari 26 dinas di Pemprov Kalsel yang mengikutkan pegawai non-ASN-nya untuk terlindungi di jaminan sosial ketenagakerjaan ini," ujarnya.
Dari perhitungan pihaknya sementara ini ada sebanyak 12 ribu pegawai non-ASN kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel.
Pihaknya mengapresiasi surat edaran Gubernur Kalsel atas dorongan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi non-ASN ini, hingga pihaknya optimistis target bisa tercapai.
"Paling tidak untuk dua program jaminan, yakni, kecelakaan kerja dan kematian," papar Arif Azhari.
Karena dengan adanya perlindungan ini, ungkap dia, para pegawai non-ASN pastinya akan lebih semangat berkerja, produktif dan merasa nyaman karena terlindungi, apalagi ditambah adanya jaminan hari tua dan pensiun.
Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar yang membuka acara sosialisasi tersebut menyatakan menyambut baik upaya pihak BPJAMSOSTEK ini.
Dan dia menginstruksikan seluruh instansi di Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti harapan BPJAMSOSTEK tersebut.
Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel Siswansyah mengatakan, upaya ini pasti akan ditindaklanjuti masing-masing dinas, sebab respon pimpinan terhadap program ini bisa diikuti sangat besar.
"Moga kedepannya ini, semua pegawai non-ASN masuk BPJS ketenagakerjaan," paparnya.
Dia mengakui, untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pegawai non-ASN di lingkup Pemprov ini cukup besar dananya untuk dijamin dalam APBD, karena jumlahnya sebanyak 12 ribu.
"Sebab kan dihitung-hitung sebanyak 12 ribu itu sekitar Rp5 miliar perbulannya harus ditanggung, kondisi pandemi COVID-19 ini kan membuat keuangan daerah jadi berat juga," papar Siswansyah.
Tapi tentunya, ujar dia, upaya untuk memberikan jaminan ini akan sangat dilakukan pemerintah provinsi.
Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Banjarmasin Opik Taufik menyatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terhadap program ini bisa tercapai, termasuk skema pendanaannya.
"Jika dananya saat ini ada bisa dilaksanakan, namun jika belum dianggarkan, bisa skema pendanaan mandiri dulu oleh para pegawai non-ASN, karena resiko pekerjaan kan bisa datang kapan saja," ujarnya.
Memang, ujar Opik, diskusi ini akan panjang, namun komitmen dari pihak pemerintah provinsi hingga pihaknya optimistis target semua pegawai non-ASN sebanyak 12 ribu bisa masuk program BPJAMSOSTEK tahun ini.
