Bupati imbau warga gunakan hak pilih pada pilkada 2020

Pelaihari (ANTARA) - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, HM Sukamta mengimbau kepada  warga agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Kalimantan Selatan, pada 9 Desember 2020.

Sukamta  juga berharap,  masyarakat mengikuti proses demokrasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. 

“Saya ingin, kita semua berpartisipasi  sebagai pemilih dalam Pilkada 2020, karena kegiatan ini hanya dilaksanakan lima tahun sekali, mari kita gunakan untuk menentukan masa depan Kalimantan Selatan,”ajak Sukamta pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual melalui video conference dari Ruang Rapat Barakat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Rabu (9/9) siang.

Menurut dia, akan ada penandatanganan pakta integritas oleh tim bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan guna mentaati peraturan KPU Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Setiap Prosesi Pilkada.

"Akan segera dilakukan konsolidasi dan deklarasi dari tim peserta Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan di KPU Kabupaten Tanah Laut agar Pilkada Kalimantan Selatan berjalan aman, damai, lancar dan demokratis di Kabupaten Tanah Laut," kata Kamta.

Rakornas membahas tentang pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tersebut.

Ketua KPU RI Arief Budiman memaparkan,  aturan KPU tentang pencalonan dan semua tahapan pilkada harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran virus corona. 

Disebutkan, untuk mencegah risiko penularan COVID-19, rapat umum atau kampanye kandidat KPU membatasi jumlah massa yang hadir. 

Jika biasanya kampanye pasangan calon dihadiri ribuan orang, terang dia,  kali ini dibatasi maksimal 100 orang saja. 

Begitu pula saat melakukan debat publik, paparnya, jumlah pendukung dibatasi maksimal 50 orang.

“KPU juga mengimbau kandidat menggelar kampanye secara online atau daring. Jika memilih kampanye terbuka, wajib menerapka protokol kesehatan”, tegas Arief.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan harapannya kepada seluruh penyelenggara pilkada untuk memprioritaskan masalah kesehatan,  agar penyelenggaraan pilkada kali ini tidak menimbulkan korban jiwa.

"Mengapa demikian, karena salah satu faktor utama terjadinya penularan COVID-19 adalah adanya kerumunan orang," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, terdapat 309 kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020.

Kegiatan itu diikuti oleh gubernur,  bupati dan walikota didampingi Forkopimda, sekretaris daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia.

Rapat dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Selain itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelejen Negara (Kabin) dan Kasatgas COVID-19 tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut serta para pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.