Oleh Ulul Maskuriah
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menghitung sendiri kebutuhan elpiji bersubsidi di daerah tersebut untuk mengatasi masalah kelangkaan gas tiga kilogram yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin di Banjarmain, Jumat, mengungkapkan perlu ada tindakan konkrit dari pemerintah provinsi (pemprov) untuk menjawab penyebab terjadinya kenaikan dan kelangkaan gas tiga kilogram atau bersubsidi.
"Selama ini kita tidak pernah mendapatkan data secara pasti berapa kebutuhan gas elpiji bersubsidi di Kalsel dan berapa kuota yang disalurkana oleh Pertamina," katanya.
Menurut Gubernur, penghitungan kebutuhan elpiji tersebut akan dimulai pada 2014 oleh Dinas ESDM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kalsel.
Melalui penghitungan tersebut, tambah Gubernur, Pemprov Kalsel akan mendapatkan gambaran tentang berapa kebutuhan elpiji bersubsidi di seluruh daerah Kalsel.
Selain itu, pemerintah juga memiliki data pasti untuk meminta kuota elpiji bersubsidi sehingga kelangkaan gas yang sering terjadi di Kalsel bisa diatasi.
Menurut Gubernur, kelangkaan gas elpiji bersubsidi semakin membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, apalagi dalam beberapa waktu terakhir.
"Kalau barangnya langka, otomatis harganya terus melonjak tajam, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya rumah tangga lebih besar," katanya.
Saat ini elpiji tiga kilogram, yang seharusnya dijual dengan harga Rp15.500 per tabung, sudah mencapai Rp27 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Kenaikan harga tersebut karena sulitnya konsumen mendapatkan elpiji tiga kilogram di agen maupun pengecer di Banjarmasin.
Kelangkaan elpiji bersubsidi tersebut diduga karena sebagian besar proses distribusi gas di Banjarmasin, bocor hingga ke daerah-daerah belum mendapatkan program konversi, seperti di Kabupaten Kotabaru bahkan di Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Gubernur, seharusnya pada 2013, Kalsel kembali mendapatkan program konversi dari minyak ke gas untuk lima kabupaten, namun kenyataannya hingga kini baru terealisasi dua kabupaten.
"Saya sudah mengirimkan surat ke Pertamina dan ke ESDM terkait masalah ini, namun belum ada tanggapan, saya akan segera menulis surat kembali untuk mempertanyakan masalah ini," katanya.
Sebelumnya, pada 2013 Pertamina akan menerapkan program konversi minyak tanah ke gas (elpiji) tahap II di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan demikian kabupaten yang telah melaksanakan konversi menjadi sembilan kabupaten.
Sejak lama Pemerintah mendesak agar pemerintah pusat dan Pertamina mempercepat pelaksanaan konversi gas, menyusul semakin tingginya permintaan gas oleh masyarakat. Konsdisi itu mengakibatkan gas kemasan tiga kilogram langka dan harganya melambung.
Program konversi baru menjangkau empat kabupaten/kota sehingga banyak gas yang dijual di daerah lain yang belum melaksanakan konversi. Dampaknya terjadi kelangkaan dan harga pun melambung.
Lima kabupaten yang akan menjalankan program konversi gas tahap II adalah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala dan Tanah Laut.
Namun hingga kini, baru dua kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Barito Kuala yang terealisasi.
Sebelumnya, program konversi gas sudah berjalan sejak akhir 2012 di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Balangan.
