Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Legislator Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, meminta pemerintah daerah setempat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014, lebih fokus untuk membenahi infrastruktur.
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRd Hulu Sungai Utara (HSU), Junaidi, melalui siaran pers pemerintah kabupaten setempat, Kamis, menyatakan, RAPBD 2014 HSU harus lebih banyak memuat anggaran untuk pembenahan infrastuktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Junaidi mempertanyakan tindak lanjut peningkatan dan pengaspalan ruas jalan di Desa Bayur menuju Kecamatan Haur Gading.
Fraksi ini meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang banyak rusak di Kecamatan Haur Gading, khususnya jembatan gantung yang putus akibat digerus luapan air sungai beberapa waktu lalu.
Pengaspalan jalan di Desa Sungai Pandan Hilir, Desa Pematang Benteng dan Desa Pematang Benteng Hilir di Kecamatan Sungai Pandan, Alabio.
Serta pengaspalan sepanjang Jalan Istirahat di Desa Sungai Pandan hilir mengingat jalan ini merupakan jalan alternatif bagi masyarakat, khususnya pelajar menuju sekolah, dan merupakan jalan lintas antar kecamatan.
Sementara, Fraksi Partai Bintang Repormasi (F-PBR)mengusulkan rehabitasi jalan di Desa Padang Bangkal yang kondisinya saat ini semakin memprihatinkan.
"Masyarakat di desa itu sangat mengharapkan jalan menuju ke desa mereka ini segera diperbaiki," ujar Gazali Rahman jubir fraksi PBR.
Fraksi ini juga mengharapkan pelaksaan proyek fisik di tahun mendatang agar lebih cepat dikerjakan untuk menghindari terjadinya kegagalan pelaksanaan, karena di tengah kondisi cuaca yang tidak bisa di tebak.
Terjadinya kasus salah satu jembatan ambruk di wilayah HSU belum lama ini membuat fraksi ini menghimbau SKPD terkait lebih dulu melakukan survei daerah rawan mengalami bencana agar proyek yang dikerjakan tidak sia-sia.
Ahmad Syarmada dari Fraksi Agung menyoal transparansi dan kejelasan data dan informasi dibidang pembangunan infrastruktur.
Kejelasan data dan informasi ini menurut fraksi ini sangat penting dalam menetapkan proyek prioritas dan ketepatan anggaran dengan objek kegiatan yang akan digarap
"Jangan sampai karena ketidakjelasan informasi dan data ini wilayah yang seharusnya menjadi perhatian utama menjadi dikesampingkan" cetusnya.
Demikian pula, jalan rusak yang seharusnya di tinggikan dan diaspal sepanjang 600 meter, namun dalam pelaksanaan hanya terealisasi hanya sebagian saja.
Fraksi Agung mengusulkan agar kegiatan yang belum terealisasi pada 2013, karena hambatan faktor kondisi alam agar secara otomatis kembali dimasukan dalam penyusunan RAPBD 2014.
Tidak ketinggalan Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) juga menyampaikan aspirasi masyarakat bagi perbaikan sejumlah infrastuktur, seperti jalan, titian, jalan usaha tani dan pengerukan sungai.
Menurut fraksi ini, pengerukan sungai khususnya di sekitar Jembatan Paliwara, Banua Lima, Alabio dan Babirik bisa berdampak mengurangi entenitas banjir di wilayah HSU.
Terjadinya penyempitan dan pendangkalan dasar sungai di duga turut menyebabkan semakin tingginya kedalaman banjir yang menggenangi sejumlah kawasan, khususnya di Kota Amuntai.
Fraksi Golkar juga mengusulkan pengaspalan jalan di Desa Palimbang Sari menuju Desa Haur Gading yang banyak rusak dan berlobang, termasuk meneruskan pembangunan jalan titian menuju Desa Pinangkara yang terpencil di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah.
Kondisi jalan di perbatasan Desa Padang Tanggul dan Desa Telaga Silaba di Kecamatan Amuntai Selatan sepanjang 500 meter juga diusulkan fraksi ini agar dilakukan pengaspalan
Menanggapi banyaknya usulan perbaikan sarana infrastuktur ini, Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengajak jajaran eksekutif dan legeslatif membahasnya secara lebih mendalam dalam rapat-rapat kerja berikutnya karena memasukan proyek infrastruktur ini ke dalam penyusunan RAPBD 2014 akan berdampak mengubah alokasi anggaran keseluruhan secara signifikan.
