Tanah Bumbu Kalsel (ANTARA) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi menyoroti optimalisasi layanan dan infrastruktur Pelabuhan Perikansn Batulicin (sekitar 260 km tenggara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tanah Bumbu.
"Layanan dan infrastruktur Pelabuhan Perikanan Batulicin perlu peningkatan dalam kaitan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Yani Helmi ketika dikonfirmasi, Kamis, usai monitoring ke pelabuhan perikanan tersebut.
Baca juga: Aliansi masyarakat dan mahasiswa Kalsel kembali datangi "Rumah Banjar"
Peningkatan PAD Kalsel yang menunjukkan tren positif sepanjang Tahun 2025 menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah, termasuk bagi sektor perikanan yang turut memberi kontribusi strategis.
Sejalan dengan itu, Komisi II DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Batulicin (PPBTL) Rabu (26/11/2025) untuk memastikan bahwa potensi PAD dari sektor perikanan dapat terus diperkuat melalui optimalisasi fasilitas dan percepatan serapan anggaran di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel menegaskan, bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan kepala daerah mengenai percepatan serapan anggaran, terutama bagi UPT maupun dinas yang masih memiliki PR di akhir tahun.
Ia mengapresiasi, Pelabuhan Perikanan Batulicin yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berhasil mencapai 90 persen serapan anggaran, salah satu capaian terbaik di sektor perikanan.
“Alhamdulillah serapan BLUD ini sudah bagus. Namun, Alangkah lebih bagusnya jika seluruh masterplan yang memuat delapan potensi prioritas didukung penuh oleh pemerintah provinsi (Pemprov) agar pengembangan pelabuhan bisa berjalan komprehensif,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Yani Helmi juga menekankan adanya kebutuhan mendesak terkait pabrik es yang kapasitasnya saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan. Akibat keterbatasan itu, sebagian hasil tangkapan menjadi layu sebelum tiba di tempat pelelangan.
“Saya berharap hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat meningkatkan PAD. Karena pembahasannya sudah diketok dan Banggar juga telah berjalan. Tidak memungkinkan untuk 2026, tapi akan kami perjuangkan di 2027 mendatang,” tegasnya.
Anggota Komisi II H. Burhanuddin turut menyoroti fasilitas vital lainnya, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan pabrik es, yang keduanya sangat menentukan produktivitas nelayan serta kualitas ikan yang menjadi sumber PAD daerah.
Ia menilai, penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dan peningkatan aktivitas kapal penangkap ikan akan berdampak langsung pada kenaikan produksi dan pendapatan daerah.
“Yang penting SPBN dan pabrik es, karena PAD di sini bersumber dari penjualan ikan. Usulan penambahan kuota dan peningkatan jumlah kapal sangat penting untuk mendukung hal itu,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap, Fajar P. Pramono, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi II DPRD Kalsel.
Menurut dia, kunjungan Komisi II tersebut memberi dorongan moral bagi jajaran PP Batulicin untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pelabuhan.
Melengkapi pertemuan tersebut, Kasi Tata Operasional PPBTL Herry Isnaeni, menambahkan, bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh masukkan dan rekomendasi yang diberikan Komisi II DPRD Kalsel.
Baca juga: Kemenkum Kalsel--DPRD Tapin bahas Raperda TJSL perusahaan
"PPBTL terus mengembangkan perbaikan manajemen operasional, pelayanan nelayan, serta percepatan fasilitas prioritas agar potensi ekonomi perikanan di Tanah Bumbu semakin maksimal," tambah Herry.
Sebagimana terjadwal monitoring Komisi II ke Tanah Bumbu tersebut saat kunker dalam daerah Kalsel, 26-27 November 2025 Namun terbagi dua kelompok.
Kelompok I dengan pimpinan Ketua Komisi II ke Pelabuhan Periklanan Batulicin. Sedangkan kelompok II pimpinan Wakil Ketua Komisi H Suripno Sumas meninjau perkebunan kelapa Ganjah juga di Tanah Bumbu.
