Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) 2019 yang dikucurkan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan meningkat tajam.
"Alhamdullilah alokasi APBN 2019 untuk percepatan pembangunan di Kalsel mengalami kenaikan dibanding tahun 2018, " terang Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( TKDD) tahun 2019, diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).
Gubernur mengharapkan, dengan alokasi APBN 2019 sebesar Rp27,540 triliun yang nilainya naik sebesar Rp2, 216 triliun jika dibanding 2018 Rp25, 324 triliun tersebut, mampu memacu pembangunan di Kalsel.
Dari nilai total anggaran tersebut, lanjutnya, instansi vertikal, Pempov Kalsel bersama Kabupaten Kota akan memanfaatkannya untuk pembangunan di segala bidang.
Baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta hal-hal yang menunjang pembangunan lainnya.
Pria yang akrab disapa Paman Birin itu, mengharapkan lewat alokasi APBN dapat memacu percepatan pembangunan yang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat.
"Seluruh dana tak sekedar terserap dan teralisasi tepat waktu. Namun yang lebih penting adalah realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat" sebutnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono merincikan , total kucuran dana APBN Kalsel tahun 2019 sebesar Rp27.540 triliun meliputi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah untuk Provinsi dan Transfer ke Daerah untuk Kabupaten/Kota serta Dana Desa.
Total anggaran tersebut naik Rp2 triliiun lebih dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp25,324 triliun.
APBN 2019 untuk Kalsel terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp8.537 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebanyak R19.003 triliun.
Untuk TKDD terdiri dari Dana Desa Rp1,506 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 1,058 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp2,371 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp8,378 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp5,374 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp313 miliar.
Sementara Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran negara tersebut untuk upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan aspek kehati-hatian mengacu aspek legalitas.
Dampak kurang stabilnya perekonomian global akibat pengaruh kebijakan perdagangan dunia, tidak membuat perekonomian RI goyah.
Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil mengendalikan dampak perekonomian global itu dengan penguatan perekonomian nasional.
