Batulicin (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari menyatakan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh sekitar 32,15 persen periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan kinerja pada tahun sebelumnya (year on year).
Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin, mengatakan hal tersebut tidak lepas dari kinerja penyerapan belanja sepanjang periode Januari dan Februari yang sempat mengalami kontraksi sebagai dampak dari pelaksanaan efisiensi belanja melalui re-identifikasi belanja prioritas pada setiap kementerian negara atau lembaga.
Baca juga: KPPN Pelaihari: Sisa DAK Fisik Tanah Laut Rp2,66 miliar
Secara rata-rata, Falih menjelaskan alokasi APBN 2025 di Tanah Laut yang disalurkan melalui KPPN Pelaihari mencapai Rp2,09 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp537,48 Miliar atau 25,62 persen dari alokasi yang tersedia hingga triwulan I periode tahun ini.
Pertumbuhan penyerapan belanja negara yang positif pada triwulan I ditopang penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para ASN dan Non-ASN, serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Falih juga menyampaikan THR yang disalurkan pada pertengahan Maret memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan penyerapan anggaran.
THR yang telah dibayarkan mencapai Rp11,03 miliar untuk 2.723 penerima meliputi PNS/anggota Polri, PPPK dan Tenaga Non ASN.
"Untuk belanja pegawai memang mengalami pertumbuhan karena pembayaran THR, namun Belanja K/L seperti belanja barang dan modal masih mengalami kontraksi lebih dari 40 persen dikarenakan terdapat skala prioritas dari setiap satuan kerja K/L untuk membelanjakan anggarannya," ucap Falih.
Secara rinci, alokasi APBN 2025 di Tanah Laut untuk Belanja K/L mempunyai pagu sebesar Rp266,09 miliar dan Belanja TKD mencapai Rp1,83 triliun.
Belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp60,30 miliar atau sebesar 22,6 persen dari pagu alokasi, dan belanja TKD telah terealisasi sebesar Rp477,19 miliar atau 26,05 persen.
Baca juga: Realisasi Belanja Negara Triwulan III Tanah Laut capai Rp1,7 triliun
Pada 2025, kinerja penyaluran belanja TKD sangat baik dan mampu tumbuh sebesar 41,48 persen (y.o.y).
Perubahan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil secara proporsional setiap bulan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) memberikan kontribusi dalam kinerja penyaluran pada akhir Triwulan I periode 2025.
Penyaluran TPG secara langsung dari KPPN ke rekening para Guru ASN Daerah telah mencapai Rp18,29 miliar untuk 1.594 orang.
Untuk penyaluran Dana Desa juga mengalami pertumbuhan 54,32 persen (y.o.y) atau telah tersalurkan sebesar Rp61,67 miliar yang dirinci untuk 127 desa di Kabupaten Tanah Laut.
Falih menyebutkan kinerja penyaluran TKD sangat signifikan mendorong perputaran ekonomi di Tanah Laut.
Penyaluran TKD yang antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Pembangunan Sarpras melalui Dana Alokasi Khusus Fisik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Falih menyampaikan seluruh penyaluran belanja baik belanja K/L dan TKD kepada Pemda dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan implementasi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
"Seluruh layanan yang diberikan KPPN Pelaihari tidak dipungut biaya, dan apabila terdapat indikasi pelanggaran integritas dalam penyaluran dana APBN oleh KPPN seperti penyuapan ataupun gratifikasi, agar segera dilaporkan melalui layanan pengaduan yang telah disediakan di website KPPN Pelaihari," tutur Fali.
Baca juga: KPPN Pelaihari: Realisasi APBN 2024 ke Tanah Laut capai Rp1,57 triliun
